TPPI Diusulkan Jadi BUMN, Pertamina Ingin Akuisisi Mayoritas Sahamnya

6 November 2019 20:15 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gedung Pertamina dan Masjid Istiqlal Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gedung Pertamina dan Masjid Istiqlal Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
PT Pertamina (Persero) berencana menambah kepemilikan saham di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). TPPI merupakan anak usaha PT Tuban Petrochemical Industries atau Tuban Petro.
ADVERTISEMENT
Rencana ini dilontarkan Pertamina di tengah munculnya wacana menjadikan TPPI sebagai perusahaan negara. Saat ini Pertamina baru memiliki sekitar 48 persen saham di TPPI. Sementara di saham TPI, 95,9 persen dimiliki pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina, Tajudin Noor, mengatakan dengan rencana akuisisi ini, pihaknya ingin bisa menguasai mayoritas saham TPPI. Tapi dia enggan memberitahu porsi saham yang mau ditambah.
"Kita mau masuk lebih jauh, tapi lewat TPI-nya. Cuma beberapa skenario ini kan masih dalam pembahasan departemen keuangan selaku pemegang saham, sama BUMN juga. Tapi sudah menjadi perhatian pemerintah juga supaya bisa (dimiliki mayoritas)," kata dia di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (6/11).
Adapun untuk akuisisi, Tajudin menyebut banyak opsi seperti rights issue atau membeli share pemegang saham lainnya. Pertamina masih memilih aksi korporasi mana yang terbaik.
ADVERTISEMENT
Tajudin mengatakan, kilang TPPI sendiri sangat seksi untuk dikembangkan. Sebab potensinya besar untuk menjadi industri petrokimia.
Ilustrasi Tuban Petro. Foto: Instagram/@tubanpetro_
Untuk bisa mengakuisisi lebih saham TPPI, Pertamina sudah menyiapkan dana cukup besar. Namun dia enggan menyebut angka pastinya, hanya mencapai triliunan rupiah. Dia berharap akuisisi bisa dilakukan sebelum 2020.
"Ini kan sebenarnya bahwa TPPI kilang cantik modern, petrokimia. (Potensi) bagus, sayang kalau enggak dimaksimalkan. Karena belum majority di sana, kita punya intensi sebagai mayoritas sehingga pengendalian secara lebih bagus di Pertamina," sambungnya.
Sebelumnya, isu tersebut pertama kali dimunculkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut melontarkan isu ini usai rapat di Istana Negara.