Rasio Utang Pemerintah Tembus 39,5 Persen PDB, Sri Mulyani: Itu Sehat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers usai menutup pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di JCC, Jumat (18/02/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Total utang pemerintah sepanjang 2022 tembus di angka Rp 7.733,99 triliun, dengan rasio utang 39,57 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa memastikan jumlah utang yang dimiliki pemerintah saat ini masih dalam kondisi sehat.

“39 (persen) itu sehat sebetulnya. Anda terobsesi sehat itu enggak ada utang, Orang Indonesia kalau lihat utang, ya mungkin ya udahlah enggak usah ngomong utang, makanya kita kelola,” ujar Sri Mulyani dalam kuliah umum secara daring, Jumat (3/2).

Sri Mulyani mengakui, pandemi COVID-19 membuat utang pemerintah bengkak, diikuti dengan pelebaran defisit APBN. Namun, pemerintah segera melakukan berbagai langkah optimalisasi penerimaan agar defisit APBN dan utang mengecil.

Ia juga mengatakan, pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara baik. Sebab, kenaikan utang juga diikuti dengan pendapatan negara yang meningkat, baik itu melalui pajak, bea cukai, hingga bea keluar.

“Kalau kita bicara tentang pengelolaan utang, itu identik dengan mengelola seluruh APBN kita. kalau kita ingin utang menurun, pada saat economy boom kita collect tadi penerimaan negara harus reform perpajakan apakah itu PPh untuk orang pribadi, PPh untuk korporasi, PPh untuk ppn, pajak, ekspor, bea masuk, bea keluar, royalti,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjelaskan, nilai utang pemerintah pada Desember 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7.554,2 triliun.

“Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan November 2022, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen,” kata Kemenkeu dalam Buku APBN Kita Edisi Januari 2023, dikutip Rabu (18/1).

Tingginya posisi utang RI dipengaruhi adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan dan pelunasan pinjaman, hingga perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Adapun berdasarkan jenisnya, mayoritas utang Indonesia adalah instrumen SBN yang mencapai 88,53 persen dari seluruh komposisi utang pada akhir Desember 2022.