Prabowo Percepat 21 Proyek Hilirisasi, Komisi XII DPR Pede Investasi Meningkat

Ilustrasi Tambang Nikel Indonesia Foto: Masmikha/Shutterstock

Komisi XII DPR RI buka suara soal langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai mengebut pelaksanaan program hilirisasi, yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit perekonomian Indonesia. Pada Minggu (16/3), Prabowo rapat bersama kabinet untuk membahas agenda 21 proyek hilirisasi.

"Bagi pemerintah, hilirisasi ini juga strategi untuk menarik investasi. Kita tahu keberhasilan hilirisasi akan menarik minat investasi besar di berbagai sektor," kata Anggota Komisi XII DPR Fraksi Golkar, Rusli Habibie, dalam keterangannya, Selasa (18/3). .

Hingga tahun 2029, Indonesia membutuhkan investasi mencapai Rp 14.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk mencapai target investasi tersebut pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis.

Pertama, pemerintah membentuk Danantara sebagai salah satu instrumen investasi yang akan menstimulus masuknya investasi besar yang lain. Dengan masuknya Danantara ke berbagai sektor strategis, diharapkan akan memancing masuknya investor di sektor lain.

Kedua, pemerintah juga mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan kualitas gizi yang baik diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih produktif pada masa mendatang. Ketiga, pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola sektor-sektor strategis.

"Dalam sektor minyak dan gas (migas), misalnya, hal yang terjadi di Pertamina akhir-akhir ini harus dimaknai sebagai jalan pemerintah untuk melakukan perbaikan. Sinyal terang juga dikirim oleh Menteri ESDM Bahlil Lahaladia. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Bahllil menyampaikan komitmennya untuk melawan mafia migas dan memperbaiki tata kelola LPG 3 kg," ujar legislator daerah pemilihan Gorontalo itu.

Presiden Prabowo pimpin Ratas Percepatan Hilirisasi. Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Namun, menurut Rusli, di sisi lain pemerintah juga harus melakukan perbaikan, di antaranya mempercepat proses perizinan, menghapus aturan yang menghambat investasi, meningkatkan produktifitas SDM, mengadopsi teknologi seperti digitalisasi dan tentu kepastian hukum.

"Dengan demikian kita bisa menghadirkan iklim investasi yang menarik dan berkualitas. Tentu, muaranya peningkatan investasi adalah penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat," ujar mantan gubernur Gorontalo itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (16/3), yang membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengkombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

"Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi," ucap Bahlil.

Adapun 21 proyek hilirisasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.

“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD 618 miliar, untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar USD 40 miliar dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3).

Salah satu proyek utama adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 1 juta barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.

Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.