Pengamat Energi: Harusnya Tambahan Pembangkit EBT Masuk RUPTL Terbaru

Pembangkit listrik tenaga surya Foto: REUTERS/Kim White

Kementerian ESDM memutuskan tambahan pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak perlu dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

Pengecualian ini diberikan agar pembangunannya bisa lebih masif demi tercapainya target bauran EBT 23 persen pada 2025.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, seharusnya tambahan pembangkit EBT tetap masuk dalam RUPTL terbaru. Pasalnya, pembangunan pembangkit EBT mesti menyesuaikan dengan pembangunan jaringan listrik yang digarap PT PLN (Persero).

"Yang disampaikan Jonan (menteri ESDM) agak membingungkan. Listrik ini kan harus disalurin permintaannya misalnya ada, tapi jaringannya enggak ada, kan enggak bisa. Jaringan itu yang merencanakan PLN, kenapa enggak dibangun. Nah, sekarang kalau tidak ada di dalam RUPTL bagaimana kita mau tahu pembangkitnya mau dibangun di mana," kata dia usai diskusi Kajian Peta Jalan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia di Jakarta, Kamis (21/2).

Pekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bengkok Bandung Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Selain mesti masuk RUPTL, Kementerian ESDM juga harusnya menambah porsi bauran energi dalam skema perencanaan setiap 10 tahun. Kata dia, porsi EBT yang ditetapkan dalam RUPTL terbaru ini sama dengan RUPTL 2018-2027 yakni 23 persen.

Fabby mengusulkan, seharusnya pemerintah membuat porsi skala EBT dalam RUPTL. Sebagai contoh, kata dia, porsi skalanya bisa dipatok sebesar 28-35 persen. Skala porsi perlu dibuat karena target proyek bauran energi maju mundur.

"Bisa dibuat range-nya antara 28-35 persen. Jadi kalau ternyata EBT lebih murah karena teknologinya lebih cepat, tapi perlu dipastikan jaringannya harus tersedia, jangan sampai mau dibangun tapi jaringannya belum ada. Ini kan persoalannya itu," jelasnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Foto: Nurlaela/ Kumparan

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, selain proyek pembangkit EBT, pembangkit yang menggunakan gas juga tidak perlu masuk RUPTL tahun ini, tapi khusus untuk yang kapasitasnya kecil yakni 10 Mega Watt (MW). Proyek pembangkit yang menggunakan gas sebagai bahan baku listrik adalah PLTG, PLTGU, dan PLTMG.

Penggunaan gas didorong untuk pembangkit untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, gas juga bisa masuk ke daerah-daerah kecil yang tidak perlu repot mengalirkannya seperti membawa batu bara untuk PLTU.

"Terutama wilayah yang ekonomis tenaga gas yang kecil-kecil di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, kalau cuma 5 MW itu enggak efektif pakai batu bara tapi pakai gas yang bisa (disalurkan) dengan iso tank," ucapnya.

Dalam RUPTL 2019-2028, tambahan porsi EBT dalam pembangkit listrik sebesar 16,7 Giga Watt (GW). Angka ini naik 1,8 GW dibandingkan tahun lalu sebesar 14,9 GW.