Meski Iuran Naik, Puan Maharani Pesimistis BPJS Kesehatan Bisa Surplus

18 Februari 2020 16:16 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPR Puan Maharani, Menkeu Sri Mulyani setelah rapat soal BPJS Kesehatan Foto: Moh Fajri/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPR Puan Maharani, Menkeu Sri Mulyani setelah rapat soal BPJS Kesehatan Foto: Moh Fajri/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejak pertama kali berdiri, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Sehingga pemerintah harus menyuntikkan dana talangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Kondisi itu menjadi perhatian serius oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Puan sampai merasa tidak percaya jika ada kabar BPJS Kesehatan bakal segera surplus.
“Pasti sebentar lagi Bu Menkeu menerima laporan dari BPJS defisitnya naik lagi, jadi surplus yang mana Pak Fahmi (Dirut BPJS Kesehatan)? Saya juga bingung waktu dilaporkan bahwa akan ada surplus dari BPJS. 5 tahun saya ngurusin BPJS enggak pernah denger ada surplus, yang ada defisit terus,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Sebelum menjadi Ketua DPR, Puan Maharani memang menjabat sebagai Menko PMK selama 5 tahun. Jabatan tersebut membuatnya harus bersinggungan langsung dengan kondisi yang dialami BPJS Kesehatan.
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Gabungan DPR dan Pemerintah membahas BPJS Kesehatan. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Sementara itu, defisit BPJS Kesehatan sampai akhir 2019 diperkirakan mencapai Rp 32 triliun. Sehingga pemerintah memutuskan salah satu solusinya ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Puan meminta permasalahan BPJS harus diselesaikan dengan oleh semua pihak terkait. Sebab, kata Puan, kondisi BPJS Kesehatan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri.
Sehingga ia mengharapkan khususnya para menteri harus kooperatif saat diajak duduk bersama dengan DPR membahas masalah tersebut.
“Tadinya di daftar undangan itu (menteri) diwakili-wakili semua tapi saya bilang kalau menterinya enggak hadir, ini enggak akan ada solusi. Jadi tolong pemerintah jangan ada dusta di antara pemerintah. Pak Menkes harus koordinasi sama Menko-nya. Pak BPJS juga harus berkoordinasi lagi sesuai dengan hasil rapat pemerintah pada waktu itu. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri lagi,” tutur Puan.