Menteri Trenggono Mau Pangkas Regulasi untuk Genjot Investasi Sektor Perikanan

Sejumlah nelayan memanggul keranjang berisi ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Jembrana, Bali, Kamis (21/7/2022). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berupaya menggenjot iklim investasi di Indonesia melalui program prioritas berbasis ekonomi biru. Ia mengatakan reformasi regulasi sedang digalakkan untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan potensi ekonomi yang ada di hulu hingga hilir sektor kelautan dan perikanan.

Trenggono menegaskan upaya dalam meningkatkan investasi harus tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

"Dukungan reformasi regulasi untuk implementasi program prioritas KKP sangat vital, untuk menjaga momentum investasi para pelaku usaha yang akan berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat, memberikan distribusi pendapatan, dan mendukung pembangunan wilayah," ujar Trenggono melalui keterangan tertulis saat membuka Forum Hukum Tahun 2022 dengan Tema 'Dukungan Regulasi Dalam Mencapai Program Prioritas KKP', Senin (25/7).

Trenggono mengungkapkan saat ini pihaknya telah memetakan 2.398 regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Pihaknya juga telah melaksanakan analisis dan evaluasi untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan agar ramah terhadap investasi dan merampingkan birokrasi perizinan dengan tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi lokasi kebakaran puluhan kapal di Cilacap, Rabu (11/5/2022). Foto: KKP

Trenggono mengutarakan permasalahan paling dominan dari regulasi di KKP yaitu terkait aspek implementasi regulasi dan disharmoni. Kedua isu tersebut menunjukkan bahwa baik dari sisi materi muatan maupun implementasi regulasi masih banyak mengandung permasalahan baik dalam konteks norma dan implementasinya.

"Dengan dukungan reformasi regulasi, kebijakan yang nantinya diterbitkan KKP membuat kegiatan berusaha berjalan mudah dan murah. Di sisi lain pelaku usaha memiliki kepatuhan tinggi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan," terang Trenggono.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menerangkan acara Forum Hukum 2022 melibatkan multipihak yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi. Acara digelar secara hybrid dengan peserta lebih dari 100 orang.

"Melalui acara ini, Biro Hukum KKP sebagai panglima pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mendengar, menyerap, dan pada akhirnya menciptakan keseimbangan peraturan perundang-undangan yang pro terhadap iklim berusaha, namun di sisi lain tidak melupakan nilai-nilai kesehatan laut, dan berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat," ungkap Antam.