Luhut ke China dan AS: Indonesia Negara Besar dan Kaya, Tak Perlu Berpihak

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menlu China Wang Yi di Danau Toba, Sumatera Utara, Selasa (12/1/2020). Foto: Kemenko Marves

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara penyeimbang yang kuat antara dua kekuatan utama dunia, yakni China dan Amerika Serikat (AS).

"Indonesia negara besar, negara yang kaya, negara yang tidak perlu berpihak pada satu kekuatan pun. Message (pesan) ini saya sampaikan ke teman saya di Tiongkok maupun di Amerika," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (15/12).

Menurut Luhut, dengan potensi tersebut, Indonesia punya bisa menjadi penyeimbang yang kuat antara dua negara tersebut.

"Jadi kita posisikan Indonesia sebagai penyeimbang yang kuat. Dan kita bisa mengambil, saya kira, keuntungan untuk ramai-ramai dalam hal ini," katanya.

Pesan itu pun disampaikannya soal klaim di perairan Laut China Selatan. Menurut mantan Menko Polhukam itu, Indonesia tidak pernah punya masalah soal klaim tersebut.

"Ini ada Natuna, ada South China Sea, itu kami enggak ada masalah. Tidak ada persoalan di situ. Sepanjang menyangkut teritorial, integrity Indonesia, kita tidak pernah diskusi pada siapa pun. Jadi firm (tegas) posisi kita," tegasnya.

Pertemuan Menko Marves Luhut Pandjaitan dengan Menlu AS Anthony Blinken. Foto: Kemenko Marves

Luhut menuturkan, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, ia pun mengatakan Indonesia sudah berubah dari 15-20 tahun yang lalu. Maka, salah besar jika AS tidak memandang Indonesia penting.

"Saya katakan ke Antony, 'Kalian lupa Indonesia, tidak dihitung Indonesia. Saya pikir tidak bisa, tapi kalau kalian tidak mau hitung (Indonesia) tidak apa-apa. Kami bisa survive (bertahan) juga kok'. Jadi seperti itu pesan yang saya sampaikan ke mereka bahwa inilah Indonesia. Beda dengan Indonesia dengan 15-20 tahun yang lalu," ungkapnya.

Luhut juga memastikan Indonesia sama sekali tidak berpihak pada salah satu negara. Selama kerja sama yang dilakukan saling menguntungkan, maka semua negara adalah kawan.

"Kita bilang siapa saja yang masuk, buat kita, kita kawan. Tidak ada masalah sepanjang itu saling menguntungkan," katanya.