Kadin Soal Rencana Pemerintah Setop Impor 900 Komoditas: Hati-hati

25 Agustus 2018 17:27 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kendaraan membawa peti kemas dengan latar belakang area bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/8/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
zoom-in-whitePerbesar
Kendaraan membawa peti kemas dengan latar belakang area bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/8/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah tengah mengkaji untuk menyetop impor 900 komoditas konsumsi, khususnya barang yang sudah diproduksi oleh industri kecil dan menengah. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan yang terus melebar.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan 900 komoditas konsumsi yang impornya akan disetop.
“Kalau memang pembatasan itu memang yang konsumtif kami setuju aja, tapi juga hati-hati,” ujarnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4).
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)
Dia berpendapat, prinsip kehati-hatian itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi komoditas yang dilarang impor merupakan bahan baku industri. Jika hal itu terjadi, ditakutkan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.
“Karena kalau barang yang justru raw material untuk meningkatkan produktivitas kita juga. Pengereman impor ini bisa pengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Rosan.
Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya tak langsung menyetop impor barang yang dipandang bisa diproduksi di dalam negeri. Sebab meski sama, terkadang spesifikasi barang yang diimpor berbeda dengan produksi dalam negeri.
ADVERTISEMENT
“Kadang-kadang spefisikasinya enggak cocok untuk produksi selama ini, kualitasnya ada atau tidak. Jadi ini juga perlu diperhatikan pemerintah,” tegasnya.