Erick Thohir Mulai Bersih-bersih: Direksi BUMN Harus Siap Dicopot

29 Oktober 2019 17:55 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri BUMN Erick Thohir  jalan kaki menuju kantornya usai bertandang ke Balaikota DKI Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN Erick Thohir jalan kaki menuju kantornya usai bertandang ke Balaikota DKI Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir mulai bekerja membenahi kementerian yang dipimpinnya. Dia mulai mengidentifikasi masalah yang selama ini terjadi di banyak BUMN dan mencari solusinya.
ADVERTISEMENT
Bahkan Erick mengatakan tak segan-segan untuk mencopot direksi yang bermasalah. Menurutnya, jika dirinya sebagai menteri dan dua wakil menterinya itu siap dicopot, para direksi bermasalah pun harus mau melepas jabatan mereka.
"Nah ini bagian dari (yang) teman media sebut bersih-bersih. Kalau Saya dan Pak Wamen siap dicopot, ya direksinya musti siap dicopot kalau.... apalagi ada hal-hal yang tidak baik," kata Erick di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (29/10).
Meski begitu, Erick menegaskan selama direksi BUMN bekerja baik dan bisa menyesuaikan diri dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG), tak perlu ada pencopotan. Dia akan menjalankan roda BUMN bersama-sama.
Presiden Joko Widodo (tengah) menyerahkan petikan keputusan kepada calon Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Ketegasan ini ditunjukkan Erick karena aset yang dikelola 143 BUMN mencapai Rp 8.500 triliun. Selama ini, imej BUMN cukup banyak direksi yang kena OTT KPK.
ADVERTISEMENT
"Tapi bersih-bersih bukan berarti mengganti. Selama bisa improve, kenapa mesti diganti? Kalau masih baik ya kita jalani bersama," terangnya.
Sebelum Erick menjabat, Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno. Berbagai hal positif diraih, namun tak sedikit masalah yang diwariskan kepada penerusnya. Yang paling krusial soal banyaknya petinggi BUMN yang tersangkut kasus hukum korupsi dan suap.
Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (25/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Di bawah kepemimpinan Rini Soemarno, sederet petinggi BUMN terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tentu menjadi rapor merah. Menteri BUMN yang baru tentu harus bisa mengatasi persoalan ini.
Berikut petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi:
-Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda
-Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III yakni Dolly P Pulungan dan I Kadek Kertha Laksana
ADVERTISEMENT
-Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y. Agussalam
-Direktur Utama PT Inti (Persero) Darman Mappangara
-Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir
-Direktur Teknologi dan dan Produksi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Wisnu Kuncoro
-Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Muhammad Firmansyah Arifin, Kepala Divisi Perbendaharaan Arief Cahyana, dan Direktur Keuangan Saiful Anwar
-Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero) Budi Tjahjono