1 Juta PNS Pemerintah Pusat ‎Bakal Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

PNS Foto: Nadia Riso/kumparan

Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Rencana tersebut kini sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, apabila kebijakan itu jadi diterapkan, sebanyak 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian/Lembaga ‎(K/L) memiliki kemungkinan ikut dipindah.

"Sekitar 1 juta (PNS) juga‎ mungkin. Kalau kantor pindah, PNS-nya ya pindah semua," ucapnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Dia menjelaskan, sebenarnya jumlah PNS di K/L pemerintah pusat di atas 2 juta orang. Namun sebagian dari angka itu sudah ditempatkan di daerah, artinya PNS tersebut tidak bekerja di kantor yang ada di Jakarta.

"Kan 2 jutaan total, tetapi itu banyak juga di daerah. Misal Kanwil BKN di provinsi," tegas Bima.

Sebelumnya diberitakan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ibu kota negara yang baru hanya akan menjadi pusat pemerintahan. Sementara, pusat bisnis tetap berada di Jakarta, termasuk lembaga keuangan negara seperti BI, OJK, dan BKPM.

"Hanya pemerintahannya saja (yang dipindah), sementara lembaga keuangan seperti BI, OJK, BKPM nanti tetap di Jakarta," katanya.

Bambang menambahkan, pemindahan ibu kota tidak bertujuan membuat 'Jakarta' yang baru. Ibu kota negara nantinya akan didesain hanya untuk ekosistem pemerintahan saja.

Dirinya kemudian mencontohkan Washington DC yang menjadi ibu kota Amerika Serikat. Washington DC didesain untuk memusatkan segala aktivitas pemerintahan.

"Bukan berarti DC ibu kota Amerika, maka DC harus yang paling ramai. (Washington DC) Memang tidak didesain untuk menyaingi New York sebagai pusat bisnis," tambahnya.