Mensos Berikan Tiga Langkah Strategis untuk Menghindari Korupsi Bansos
Konten dari Pengguna
26 Juli 2021 20:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
Tulisan dari Kemensos tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi telah memutuskan PPKM level 4 berlangsung hingga 2 Agustus 2021. Presiden juga menginstruksikan kepada kementerian terkait mempercepat penyaluran bansos .
Atas arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran telah bergerak. Untuk meringankan beban masyarakat, Mensos memutuskan menambah bansos yang sudah ada dan memberikan bantuan pangan. Bersama jajarannya, Mensos juga turun langsung untuk mengecek penyaluran bansos di sejumlah daerah.
Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Mensos Risma membeberkan tiga langkah strategis. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos dalam acara jumpa pers di Istana Negara, (26/7).
Langkah kedua adalah memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), akan disalurkan melalui mekanisme nontunai. Sementara PKH serta BPNT atau Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos .
Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.
“Saya sudah dapat izin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras,” kata Mensos.
Untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT, dan BST, Kemensos juga menyalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT atau Kartu Sembako non-PKH.