Avonturir Politik Bertopeng Relawan

Gambar: Koleksi Pribadi

Beberapa hari belakangan ini media massa banyak diwarnai pemberitaan tentang fenomena relawan politik, terutama pasca terjadinya pertemuan relawan Indonesia bersatu di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Pemberitaan tersebut semakin ramai setelah muncul kritikan dan juga pertanyaan serta pernyataan dari para politisi khususnya yang berasal dari partai penguasa yaitu PDI Perjuangan.

Fenomena relawan khususnya relawan politik sejatinya bukan sesuatu yang baru tetapi sudah ada sejak lama. Secara khusus relawan yang tergabung dalam relawan Indonesia bersatu merupakan lanjutan dari beberapa tahun sebelumnya. Pertama pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Pada momentum itulah relawan ini mulai memunculkan eksistensinya. Tak lama kemudian, tahun 2014 Jokowi naik menuju kontestasi Pilpres dan menjadi pemenang. Kemenangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari peran relawan ini.

Perjuangan relawan ini dilanjutkan pada tahun 2019 ketika Jokowi kembali mengikuti kontestasi Pilpres untuk kedua kalinya dan juga tampil sebagai pemenang. Proses dan perjalanan inilah yang membuat hubungan Jokowi dengan relawan ini sangat erat, seolah-olah Jokowi adalah milik relawan. Banyak orang melupakan peran penting partai politik dalam semua proses kontestasi pemilu sebagaimana telah diuraikan diatas. Partai politik adalah satu-satunya lembaga proses demokrasi yang secara sah di amanahi oleh undang-undang untuk mengusung calon-calon pemimpin di semua tingkatan sebagai manifestasi dari kehendak rakyat.

Secara definisi, relawan merupakan kumpulan individu yang berniat mendedikasikan diri untuk melayani masyarakat dengan dilandasi keinginan atau kesadaran individu atau kelompok untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik (Heryanto, 2019). Berdasarkan definisi tersebut bila relawan dikaitkan dengan ranah politik berarti bahwa untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik hanya dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang dianggap sesuai dengan kehendak mereka.

Tetapi benarkah relawan tersebut telah bekerja sebagaimana mestinya?. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara tergesa-gesa. Terdapat fakta banyaknya komisaris BUMN yang memiliki background atau berasal dari relawan dan juga jabatan-jabatan strategis lainnya. Fakta itu membuat kita harus lebih berhati-hati dan berpikir berkali-kali untuk menyatakan apakah itu relawan atau bukan relawan. Argumentasi diatas dapat dimaknai bahwa saat ini tampaknya telah terjadi pergeseran makna relawan itu sendiri. Bukan lagi semangat volunteer yang dimiliki para elit relawan, tetapi lebih kepada perilaku avonturir politik.

Urgensi Pertemuan Relawan Bersatu

Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi dan situasi saat ini masih dalam tahapan pemulihan dari pandemi Covid-19. Selain itu juga terjadi bencana dimana-mana khususnya di Cianjur, belum lagi adanya ancaman resesi global yang semuanya membutuhkan sikap empati dan keprihatinan nasional. Ironisnya dalam kondisi dan situasi yang demikian itu, para relawan ini justru menyelenggarakan event pertemuan besar dan mengundang presiden sebagai pembicara. Parahnya, pertemuan tersebut diwarnai dengan show of force yang mengarah kepada calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang.

Banyak kita temukan spanduk bertuliskan "jokowi 3 periode" dan lain sebagainya. Hal itu kemudian memancing reaksi dari banyak pihak baik kelompok yang kontra pemerintah maupun yang pro terhadap pemerintah. Kelompok pro pemerintah justru berasal dari PDI-Perjuangan, partai utama pengusung Jokowi-Makruf pada pemilu 2019 yang lalu.

Reaksi tersebut lahir atas pidato Jokowi yang menyinggung ciri-ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyat, yaitu berambut putih dan dahi berkerut. Ungkapan tersebut dianggap sebagai bentuk endorse terhadap Ganjar Pranowo. Faktanya bahwa di pertemuan tersebut juga banyak dihadiri oleh para Ganjaris. Argumentasi itu tentu saja bertentangan dengan budaya dan sikap PDI Perjuangan yang satu komando, taat dan patuh terhadap keputusan Ketua Umumnya yaitu Megawati Soekarnoputri.

Langkah yang dilakukan oleh elit-elit dan politisi PDI-Perjuangan dengan mempertanyakan urgensi pertemuan relawan tersebut sudah tepat. Pertama adalah berkaitan dengan nilai-nilai kepatutan ditengah kondisi dan situasi yang rumit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kedua adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan Jokowi dari isu-isu miring yang berkembang pasca pertemuan tersebut. Perlu diingat bahwa Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dan berhasil menjabat Presiden juga melalui partai tersebut. Maknanya isu miring yang ditujukan kepada Jokowi juga akan berdampak pada Partai.

Meskipun demikian, sebagai Presiden Jokowi tentu saja harus menaungi semua golongan. Sebelumnya pada momen yang lain Jokowi juga sempat menyinggung Prabowo yang sepertinya mendapatkan giliran pada tahun 2024. Tetapi hal itu tidak seramai ketika Jokowi menyinggung "rambut putih" dan "dahi berkerut". Sekali lagi, argumentasi apapun terkait dengan fenomena ini tidak memiliki makna apapun dalam konteks kepemimpinan Nasional. Undang-undang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pencalonan Presiden harus melalui Partai Politik. Sementara itu Pemilu Presiden masih jauh, bahkan belum ada partai yang menunjuk kandidat calon Presiden kecuali Nasdem. Disinilah kemudian keberadaan relawan menjadi tidak relevan dan terlalu dini dengan segala manuver dan aktivitas dukung-mendukung.

Bila kegiatan pertemuan relawan tersebut ditujukan untuk memberikan tekanan kepada PDI Perjuangan sebagai partai pemenang yang melahirkan Jokowi dan juga Ganjar, maka hal itu sia-sia atau "menabur garam di lautan". PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sudah teruji dari segala bentuk tekanan dan manuver baik yang dilakukan di internal maupun eksternal partai. Apalagi Megawati yang lahir bukan dari karpet merah, ia mendirikan partai melalui perjuangan yang sangat keras dan berdarah-darah. Maka bila ada niat tersebut di kalangan elit-elit relawan, sebaiknya segera diakhiri karena perjuangan itu utopis.

Bila benar relawan masih tetap pada semangat kerelawanannya, maka sebaiknya mereka bergabung ke jalur yang benar yaitu Partai Politik. Bila tidak, maka tidak salah bila kemudian dikatakan bahwa elit-elit relawan itu sudah mengalami pergeseran semangat dari volunteer politik menuju avonturir politik.