Mahasiswa Demo Anggota DPRD Sikka Terkait Usulan Kenaikan Tunjangan DPRD

Konten Media Partner
26 November 2020 15:47 WIB

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) pada Kamis (26/11/2020) pagi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Foto: Mario WP Sina.
Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) pada Kamis (26/11/2020) pagi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Foto: Mario WP Sina.
ADVERTISEMENT

MAUMERE - Aktivis mahasiswa di Kota Maumere, Kabupaten Sikka yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) pada Kamis (26/11/2020) pagi menggelar aksi unjuk rasa terkait rencana kenaikan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Sikka.

ADVERTISEMENT

Pantauan media ini di halaman Kantor DPRD Sikka, tampak puluhan aktivis Forkot menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa poster dan menggelar orasi. Poster yang dibawa bertuliskan pernyatan sikap "Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD Sikka".

Dalam aksi unjuk rasa ini, aktivis Forkot menyampaikan ingin bertemu pimpinan DPRD Sikka untuk menyampaikan secara langsung pernyataan sikap dan argumentasi mereka terkait penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPRD.

Namun, dari polisi Polres Sikka meminta agar peserta aksi yang bertemu pimpinan DPRD Sikka tidak semua, hanya diwakili 5 orang.

Permintaan polisi ini memicu penolakan dari puluhan aktivis Forkot. Sempat terjadi aksi dorong - dorongan ketika aktivis Forkot memaksa masuk ke dalam ruang sidang utama DPRD Sikka.

ADVERTISEMENT

Usai saling mendorong dan nyaris ricuh, aktivis Forkot akhirnya sepakat untuk mengirim 5 orang perwakilan bertemu dengan pimpinan DPRD Sikka yang sudah menunggu di ruangan Ketua DPRD Sikka, Donatus David.

Di ruang Ketua DPRD Sikka, Sekretaris Forkot Sikka, Lusia Lilis Suriyati Gai menyampaikan Forkot menyayangkan sikap DPRD dan pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah saat ini.

"Forkot memandang bahwa pemerintah dan DPRD Sikka sedang bermain-main dengan masyarakat Sikka dengan membahas bersama kenaikan tunjangan DPRD Sikka di tahun 2021. Hal tersebut adalah upaya sadar yang dibangun untuk membawa masyarakat Sikka jauh dari kesejahteraan," ungkap aktivis Forkot.

Pada kesempatan itu, mereka juga menyampaikan 3 point pernyataan sikap yang menegaskan kepada DPRD Sikka agar membatalkan pembahasan dan tidak boleh mengesahkan usulan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi di APBD 2021.

ADVERTISEMENT

Forkot menegaskan kepada pemerintah dan DPRD Sikka agar lebih fokus dan berkomitmen untuk memperhatikan masalah-masalah sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, listrik, serta air minum bersih yang memadai.

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Dialog pimpinan DPRD Sikka bersama perwakilan aktivis Forkot di ruang Ketua DPRD Sikka, Kamis (26/11/2020). Foto: Mario WP Sina.

Sementara itu, Ketua DPRD Sikka, Donatus David mengungkapkan pihaknya sementara ini sedang membahas anggaran 2021 dimana tunjangan DPRD masuk di dalam APBD yang sedang dalam pembahasan ini.

Lanjutnya, kendati demikian, masih ada hal yang lebih besar mengenai kepentingan rakyat banyak yang harus diperjuangkan di APBD 2021. Sehingga, tuntutan mahasiswa ini diterima pihaknya.

Ia menegaskan, terkait tunjangan kepada DPRD adalah berbicara terkait hak dan kewajiban pihaknya. Oleh karena itu, sebagai Anggota DPPRD Sikka, apa yang disorot oleh mahasiswa adalah bagian dari hak anggota DPRD yang diatur di dalam PP Nomor 18 tahun 2017.

ADVERTISEMENT

"Kondisi terkini di tahun 2020, dimana tunjangan DPRD Kabupaten Sikka baik tranportasi dan perumahan untuk sementara belum sesuai harapan dari PP nomor 18 tadi. Sehingga, disamping tugas kami sebagai DPRD pejuang aspirasi masyarakat, maka kami juga berpikir soal tunjangan ini," ungkapnya.

Lanjutnya, terkait rencana kenaikan tunjangan, pihaknya kemudian menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah menerima rencana dimaksud.

"Proses itu belum selesai karena sekarang masih dalam pembahasan. Rencana dan niat baik adik-adik, nanti di forum antara DPRD dan pemerintah, kami bisa menyikapi hal-hal yang disampaikan adik-adik," ungkap Donatus David.

Sementara itu, Anggota DPRD Sikka, Philip Fransiskus menanyakan apakah saat datang ke Kantor DPRD Sikka, mahasiswa yang berdemo sudah memegang regulasi yang mengatur terkait tunjangan anggota DPRD.

ADVERTISEMENT

"Kalau belum ada, kamu pulang, baca baik-baik PMK Nomor 76 tahun 2015. Karena harus mendasari aturan dulu barulah bisa kita berdiskusi. Baca dulu baik-baik sehingga datang dengan pemahaman yang utuh," ungkap Philip Fransiskus.

Lanjutnya, jika mahasiswa ingin berdiskusi secara egaliter maka perlu mendasari diri dengan regulasi agar berimbang.

Kata Philip Fransiskus, pembahasan APBD tidak hanya berbicara terkait tunjangan DPRD tetapi ada begitu banyak tunjangan.

"APBD itu tidak hanya membahas tunjangan DPRD, bahas juga soal tunjangan TPP, bahas juga tunjangan forkopimda, bahas belanja modal, belanja operasi, semuanya dibahas," ungkap Philip Fransiskus.

Ia mengatakan, dengan segala pertimbagan rasa dan kepedulian kepada masyarakat, pihaknya dikasih tunjangan jauh dari anggota DPRD di Kabupaten Flotim, Lembata maupun Ende. Padahal, PAD nya jauh dari Kabupaten Sikka.

ADVERTISEMENT

"Anda bisa datang protes kecuali kami menaikkan tunjangan jauh dari yang layak kami terima. Kami terima jauh dibawa regulasi, kami sudah pake rasa bicara kenaikan tunjangan," ungkap Philip Fransiskus.