Gaji PNS dari Uang Rakyat, Salah di Mana?

Suatu pagi di akhir pekan, saya nongkrong di warung kopi. Sambil menunggu kopi pesanan, saya mendengarkan celotehan pengunjung yang asik ngobrol. Kebetulan TV di warung itu sedang menayangkan berita tentang kasus perselingkuhan oknum ASN "Layangan Putus versi ASN" yang lagi ramai-ramainya. Lalu obrolan warung kopi pun riuh hingga merembet ke gaji PNS.

Ilustrasi uang. Foto: Shutterstock

"Tuh kan, PNS yang mustinya jadi contoh, lah malah selingkuh. Emang gak ada benernya ini PNS. " ucap seorang Bapak yang tampaknya sudah tua.

"Iye, kayak tetangga gua, kerjanya males-malesan, kok bisa kaya, kayaknya korupsi dia" timpal yang lain.

"PNS mah enak, hidup dari uang rakyat. Suka-suka pula" celetuk seseorang yang baru datang.

Tak lama kemudian, secangkir kopi panas tiba di depan saya. Kopi hitam ini tampaknya semakin hitam. Ketika diseruput rasanya jadi semakin pahit. Sial..gerutuku.

Dalam hati saya berpikir. Kalau masalah selingkuh, tidak PNS pun banyak juga yang selingkuh. Itu ya urusan pribadi. Namun saya cukup terusik dengan celetukan terakhir. PNS enak, hidup dari uang rakyat.

Gaji PNS memang dari uang rakyat, Gaji swasta juga!

Sambil jalan kaki menuju rumah, saya berpikir-pikir. PNS hidup dari uang rakyat. Iya sih, bener. Saya tidak bisa membantah itu. Tapi apa iya, pegawai swasta lantas hidupnya dari uang siapa? Apa iya uang sendiri? Atau dari uang nenek moyang nya?

Pemilik warung kopi tadi juga kan pendapatannya dari pembeli yang berkunjung ke warung. Orang-orang datang minum kopi atau makan indomie disana. Lalu membayar sejumlah uang ke penjaga warung. Ini kan bisa dibilang uang rakyat juga.

Sama halnya pedagang di pasar yang penghasilan hariannya semata-mata bergantung dari pelanggan yang datang.

Perusahaan sekelas PLN misalnya pendapatan nya dari bayaran tagihan rekening listrik pelanggan. Pertamina yang mendapat uang dari penjualan bahan bakar, yang bergantung pada orang-orang datang ke pom bensin. Gaji pegawai perusahaan itu dibayar dari pendapatan itu. Lah ini kan juga berasal uang rakyat.

Yang saya tahu, semisal proyek renovasi di kantor kami pun dikerjakan oleh perusahaan swasta. Itu kan dana proyeknya dari anggaran APBN. Artinya gaji pegawainya pun ya dari dana proyek. Uang rakyat juga kan?

Kembali ke PNS dibayar dari uang rakyat. Ya memang. Tetapi PNS juga rakyat loh. Juga bayar pajak. Penghasilannya yang tak seberapa kena pajak juga. Pajak itu masuk ke kas negara. Lalu dari diambilkan sebagian membayar gajinya.

Menjadi PNS itu tidak mudah

Trend penerimaan CPNS belakangan ini syaratnya semakin ketat. Bahkan ada formasi untuk lulusan cumlaude dari universitas terbaik di Indonesia.

Alokasinya minimal 10% dari penerimaan CPNS. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021.

Sebetulnya ini formalitas saja. Jauh sebelum Permenpan ini diterbtikan, pun banyak sekali lulusan terbaik yang mendaftar menjadi PNS. Misalnya ada junior saya di kantor. Ketika saya tanya, dial lulus dengan predikat cumlaude, dari kampus terbaik di Indonesia.

Banyak mereka yang lulusan terbaik dari kampus di dalam negeri dan lulusan dari kampus luar negeri bergabung menjadi PNS.

Persaingan masuk CPNS pun sangat ketat. Misalkan dari Data Badan Kepegawaian Negara, persaingannya 1 berbanding 17. Rasio pendaftar mengisi formulir dan formasi CPNS yang tersedia.

Bahkan di beberapa instansi jauh lebih sengit. Sebagai gambaran, untuk merebut 1 formasi di Kementerian Hukum dan HAM harus mengalahkan 69 pendaftar lainnya (1:69). Untuk menjadi CPNS di Pemprov DKI Jakarta harus mengalahkan 56 pesaing lainnya (1:56).

Ini menunjukkan bahwa generasi PNS terkini itu sebetulnya sudah diisi oleh anak-anak terbaik bangsa.

Apa yang salah jika PNS digaji rakyat?

Menurut pendapat saya pribadi. Gaji PNS itu yang sebetulnya belum memadai. Gajinya kurang. Sebagai contoh, pada tahun 2015, ada seorang CPNS baru di kantor kami. Hanya bertahan sekitar enam bulan, pada akhirnya keluar. Mundur dari PNS.

Saya tanya alasannya. Sederhana. CPNS tersebut bilang gajinya tidak cukup. Hanya 20% dari tempat dia bekerja sebelumnya. Dan ini dia dipanggil lagi oleh kantor nya yang lama.

Memang tidak salah jika masyarakat jengkel melihat buruknya pelayanan publik di instansi Pemerintah. Belum lagi oknum-oknum yang berbuat hal tak terpuji. Kasus selingkuh, kasus korupsi. Lalu akhirnya masyarakat mengumpat ke PNS.

Tapi tidak lantas pula, karena dibayar oleh uang negara, maka PNS boleh direndahkan. Kita sama-sama rakyat Indonesia.

Seringkali label biang korupsi, gaji buta, pemalas, dan hal buruk lainnya disematkan ke PNS. Untuk melawan stigma negatif itu, perlu pembuktian dari PNS itu sendiri. Untuk memperbaiki citra di masyarakat.

Selain menjauhkan diri dari tindakan tidak terpuji, para PNS atau ASN mesti bisa memberikan layanan terbaik ke publik (DFS).