Tahun Politik Lokal, Tetap Optimistis Menatap Ekonomi Jawa Timur 2020

Surabaya (beritajatim.com) – Pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami penurunan. Data kuartal I 2019 hanya tumbuh 5,07%, Di kuartal II tumbuh 5,05 % dan di kuartal III hanya mampu tumbuh 5,01%. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap di 2020 ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan bisa tumbuh 5,1 % hingga 5,5 %.

Lalu bagaimana dengan Jawa Timur?

Pertumbuhan ekonomi Jatim di kuartal pertama 2019 sekitar 5,51 % di atas nasional. Jatim memang tertinggal di kuartal I akibat situasi dan kondisi dunia politik nasional yang cukup berpengaruh di Jatim. Namun di kuartal II ekonomi Jatim naik cukup signifikan yakni 5,72 %. Namun di kuartal III 2019 pertumbuhan mengalami koreksi cukup besar yakni 5,32 %. Kuartal III ini cukup sulit bagi Jatim karena sepanjang 5 tahun di kuartal III pertumbuhannya agak merosot.

Namun ini bukan lampu merah bagi Jatim, sebab pertumbuhan ekonomi Jatim masih jauh lebih baik dibandingkan ekonomi nasional yang hanya 5,01 %.

Penyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di kuartal I hingga III adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 7,89 persen, diikuti jasa perusahaan sebesar 7,69 persen.

Perusahaan makanan dan minuman (mamin) mempunyai prospek dan menyumbang pertumbuhan ekonomi di Jatim secara signifikan ditambah beberapa program pengembangan usaha kuliner dan sentra usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis mamin yang digalakan Pemerintah Jawa Timur agaknya mulai menunjukkan taringnya dan menjadi penopang ekonomi yang cukup kuat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim pun mengaku melakukan banyak treatmen untuk mendorong UMKM menjadi perusahaan yang berdaya.

“Sektor agro terutama industri pengolahannya pun terus kami genjot. Karena itu menjadi salah satu tulang punggung Jatim juga. Bahkan sektor industri pengolahan pada semester I tahun 2019 tumbuh sebesar 7,05%,” tutur Drajat Irawan, Kepala Disperindag Jatim, beberapa waktu lalu.

Sementara sektor properti mengalami pelambatan penjualan yang cukup besar beberapa pengembang properti terutama apartemen justru tak bisa mencapai target penjualannya salah satunya PT Lamicitra Nusantara serta Sinarmas Land yang terkena dampak tahun politik dimana konsumen lebih suka menahan diri untuk belanja properti di tahun 2019.

“Kami harus menahan harga properti. Yang seharus ada kenaikan progresif dari pembangunan apartemen Darmo Hill yang sedang kami kembangkan ini,” beber Priyo Setyabudi, Dirut PT Lamicitra Nusantara.

Hal serupa juga diamini oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo mengakui pada 2019 pertumbuhan kredit hanya berada di kisaran 8 persen karena masih ada pengaruh siklus keuangan yang melambat dan lemahnya permintaan dunia usaha. BI mencatat pertumbuhan kredit pada Oktober 2019 sebesar 6,53 persen atau melambat dari periode September sebesar 7,89 persen karena permintaan kredit korporasi yang belum kuat.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Eksekutor sekaligus otoritas tertinggi pengelola ekonomi di Jawa Timur yaitu Gubenur Khofifah Indar Parawansa mengaku cukup lega sebab Jatim tetap pada relnya yakni pertumbuhan ekonomi Jatim tetap lebih tinggi dibanding nasional.

Namun pencapaian ini tak membuat dirinya berpuas diri. Sebab pemerintahan baru ini punya tantangan yang cukup besar. Perekonomian global memang sedang melemah. Tak jarang, melambatnya perekonomian ini menjadi bumerang.

“Kami yakin Jatim akan lebih sejahtera di 2020. Berbagai potensi baru akan kami kembangkan mulai dari perekonomian hingga pariwisata. Seperti pengembangan program Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) hingga pengembangan Bromo Tengger Semeru,” tandasnya.

Khofifah juga mengakui kekuatan ekonomi di Jatim juga ditopang oleh kekuatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta perdagangan antar daerah dan antar provinsi. Karena itu, misi dagang menjadi hal yang penting.

“Kita harus tumbuh bersama, kuat bersama. Dan, Jatim harus membangun korelasi yang sama-sama tingginya antara pertumbuhan ekonomi Jatim dengan seluruh provinsi, terutama 16 provinsi lain yang selama ini logistiknya sebagian besar disupport dari Jatim,” jelasnya.

Berdasarkan data BPS Bulan November 2019, lanjutnya, untuk PDRB Jatim per triwulan III-2019 mencapai Rp 1.753,77 triliun dengan kontribusi sektor industri mencapai 30,02 persen, sektor perdagangan sebanyak 18,57 persen, sektor pertanian mencapai 12,19 persen. Selanjutnya, kontribusi dari 14 sektor lainnya mencapai 39,22 persen.

Dari segi PDRB, lanjut gubernur, menggembirakan karena kontribusi PDRB Jatim terhadap PDB Nasional 14,92 persen per triwulan III-2019. PDRB Sektor Pertanian Jatim terhadap PDB Sektor Pertanian Nasional 13,53 persen, Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nasional 22,84 persen, sedangkan Sektor Perdagangan terhadap PDB Sektor Perdagangan Nasional 21,29 persen,” paparnya.

Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang mencatatkan hasil positif bagi Jatim, perkembangan inflasi di Jatim year on year (y.o.y) juga memiliki bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada November 2019, tingkat inflasi Jatim mencapai 2,20 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 mencapai 2,96 persen.

Komoditas yang memberikan inflasi terbesar di antaranya bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras. Komoditas memberikan andil deflasi terbesar antara lain cabai merah, emas perhiasan dan cabai rawit, kata gubernur perempuan pertama di Jatim sambil menegaskan pentingnya koordinasi dengan lembaga vertikal dalam menjaga inflasi.

Masih terkait inflasi, lanjutnya, Pemprov Jatim terus berupaya mengendalikan harga agar tidak terjadi pelonjakan inflasi. Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan harga pada tahun 2020. Di antaranya, melakukan pemantauan secara intensif harga kebutuhan pokok; melakukan tindakan korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, serta penimbunan; memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar energi.

Selain itu juga mengupayakan pembentukan ekspektasi masyarakat melalui inspeksi pasar dan pergudangan, penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan, serta mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok secara wajar dan belanja bijak.

Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menyampaikan, kontribusi sektor peternakan dan pertanian di Jatim. Kedua sektor tersebut mampu berkontribusi untuk swasembada pangan nasional.

Pada sektor peternakan, misalnya, berada pada peringkat pertama nasional selama tahun 2019. Sebagai contoh, 51 persen populasi atau 278.930 ekor sapi berasal dari Jatim, produksi daging sapi menyumbangkan kontribusi nasional sebanyak 20 persen atau 575.577 ton, ayam berkontribusi nasional sebanyak 28 persen atau 50.539.430 ekor, bahkan susu sapi berkontribusi bagi nasional sebanyak 57 persen atau 543.549 ton.

Untuk mempertahankan atau semakin meningkatkan sektor peternakan, Pemprov Jatim melakukan inseminasi buatan sejuta lebih anakan sapi atau yang disingkat dengan Intan Selaksa. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Intan Selaksa seperti revitalisasi Bank Sperma untuk mendukung optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan (IB), distribusi semen beku di 38 kabupaten/kota untuk mendukung Intan Selaksa melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

Ditambahkan, selain itu juga penyediaan sarana pendukung Inseminasi Buatan (N2Cair), pemeriksaan kualitas semen beku. Bahkan, Gubernur Khofifah terus menyampaikan tekad kepada para gubernur lainnya untuk mendeklarasikan mewujudkan Indonesia Swasembada Daging pada tahun 2024.

“Hal yang menjadi daya ungkitnya adalah Balai Besar Inseminasi Buatan. Kita memiliki para petugas pemeriksa kebuntingan, petugas inseminasi buatan. Optimalisasi pelayanan inseminasi buatan inilah yang di BBIB punya kemampuan produksi 4,3 juta semen beku. Dari 4,3 juta yang terpakai di Jatim sebanyak 1,7 juta. Tentu harapan kita provinsi lain bisa bersama- sama melakukan bagaimana target swasembada daging bisa kita wujudkan di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Jatim dalam konstelasi nasional produksi sektor pertanian unggulan terdiri dari beras surplus 2,45 juta ton, jagung surplus 6,42 juta ton, bawang merah surplus 0,13 juta ton. Untuk target tahun 2020 di sektor pertanian antara lain pengembangan padi sebanyak 10.963.922 ton, pengembangan jagung 6.807.711 ton, pengembangan kedelai 254.317 ton, pengembangan bawang merah 324.049 ton.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan alat mesin pertanian (pra panen) seperti pompa air sebanyak 40 unit, cultivator sebanyak 10 unit, dan hand tractor sebanyak 12 unit melalui APBD Jatim. Sedangkan untuk tractor R-2 sebanyak 762 unit, tractor R-4 sebanyak 92 unit, pompa air sebanyak 582 unit, rice transplanter 112 unit, dan cultivator sebanyak 212 unit melalui APBN.

Bahkan, juga dilakukan asuransi pertanian melalui APBN dengan target 300 ribu hektare, embung pertanian melalui APBN dengan target 27 unit, rehab jaringan irigiasi tersier (RJIT) melalui APBN sebanyak 5 unit dan melalui APBD sebanyak 8.500 unit hektare, irigasi perpompaan melalui APBN 107 unit, serta irigasi perpipaan melalui APBN 11 unit.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menargetkan seluruh wilayah Jatim akan teraliri listrik pada tahun 2021. Kondisi Rasio Elektrifikasi Jatim per Agustus 2019 telah mencapai 97,63 persen, harapannya tahun 2020 akan naik menjadi 98,5 persen.

“Antara lain yang kita ingin fokus adalah elektrifikasi di 22 pulau lagi yang ada di Kepulauan Sumenep. Tertinggi yang belum terlistriki yaitu Sumenep dan Kepulauan, Sampang dan Bondowoso. Ini PR di tiga daerah ini, masyarakat yang belum terlistriki berbasis rumah tangga, ini tiga yang terbesar,” pungkasnya.

Namun gubernur juga diingatkan tahun 2020 ini merupakan tahun politik lokal, karena ada 19 Kabupaten dan Kota di Jatim yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, jangan sampai optimistis ini menjadi ancaman seperti dalam kuartal I tahun 2019 dimana ekonomi Jatim melambat akibat situasi politik Pemilu Presiden pada Juni 2019 lalu.

Sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wali Kota bulan September 2020 nanti yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Kediri.

Jangan sampai dalam setiap kuartal I hingga III ekonomi melambat akibat gesekan dan gejolak politik lokal di 19 daerah Kabupaten dan Kota sehingga mempengaruhi tren pertumbuhan ekonomi yang terus diupayakan naik dan membuat rakyat sejahtera.

Apalagi di Surabaya menyelenggarakan pemilihan Wali Kota yang menjadi barometer ekonomi Jawa Timur agar tetap stabil dan tidak terjadi gesekan serta letupan politik di akar rumput.[rea/tok/ted]