Pilkada, Mencari (Sang) Pemimpin?

Asep Totoh
Guru SMK Bakti Nusantara 666, Dosen Masoem University, Guru SMP Pasundan Rancaekek
Konten dari Pengguna
10 Agustus 2020 5:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Asep Totoh tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menarik sekali menyoal beberapa pendapat ahli, komentar atau tulisan opini menyoal dinasti politik atau politik dinasti di Indonesia, memang tidak ada kekuatan hukum yang melarang kalau keluarga inkumben tidak boleh maju sebagai kontestan untuk pilkada, keniscayaan pertimbangannya jika praktik politik dinasti ini lebih banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana, kekerabatan dengan keluarga dan juga popularitas. Ironisnya kalau dikemudian hari diikuti dalam konsep dinasti politik rentan dengan praktik rasuah atau korupsi, di mana terbukti beberapa kasus telah terungkap oleh KPK dalam OTTnya .
ADVERTISEMENT
Kontestasi Pilkada serentak Jawa Barat 2020 di beberapa daerah sebenarnya berbenah dalam tantangan yang nyata di hadapan mata saat ini, yaitu selain pemulihan tatanan wilayah semasa pandemi dan pasca pandemi juga globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumber daya manusia dan produktivitas dan kualitas produksi. Di mana tantangan tersebut hadir bersamaan dengan semakin tingginya penduduk Jawa Barat yang sampai saat ini mencapai 47.379.389 jiwa. Pemimpin daerah harus "Sareundeuk Saigeul" dan bisa "Ngigeulan" visi misi dan program unggulan program pemerintah pusat dan atau dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan pemprov Jabar.
Terlepas dari semua visi misi dan program unggulan para kandidat calon wali kota atau bupati beserta wakilnya, terlepas calon inkumben ataupun bukan? Menarik untuk jadi fokus kaitan dengan masalah globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumber daya manusia dan produktivitas dan kualitas produksi di tengah maraknya praktik korupsi.
ADVERTISEMENT
Dinamika perkembangan ekonomi global inilah ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional, dan Indonesia tengah dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya bagi Jawa Barat. MEA menjadikan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.
Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerja sama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
ADVERTISEMENT
Menakar Pilkada 2020 ini dengan masalah yang dihadapi Jawa Barat dalam pandemi dan globalisasi ekonomi yang menuntut peningkatan daya saing sumber daya manusia dan produktivitas dan kualitas produksi adalah fokus dalam sosok Pemimpin dan kepemimpinannya. Masing-masing calon pemimpin atau kepala daerah baik wali kota dan bupati beserta paca calon wakil-wakilnya sudah pasti memiliki popularitas, elektabilitas, dan gerakan akar rumput partai politik, terlebih seyogyanya yang paling utama adalah pada masing masing kandidat pemimpin daerah di PILKADA Jawa Barat 2020 memiliki Karakter (Character) dan Kompetensi (Competence) yang melekat dalam kepemimpinannya (Leadership) yang sudah teruji dalam perjalan karier mereka selama ini.
Pemimpin yang berakhlak baik atau berkarakter dan memiliki kompetensi yang dimaksud adalah mengutip pendapat dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara Nispu Khoiri, bila dilihat dari teori politik Islam (fikih syiyasiy), misalnya, pemimpin (umara/ulil amri) merupakan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Pemimpin juga disebut “khadimul ummah” pelayan umat, bukan pemimpin untuk dilayani. Hakikat seorang pemimpin tidak saja sekadar kontrak politik dengan konstituennya, tetapi juga terdapat ikatan perjanjian dengan Tuhan bahwa pimpinan yang dipegangnya merupakan amanah Tuhan, karena ia telah dipilih oleh Tuhan dan dipandang cakap menjalankan amanah. Tugas pokok dan fungsinya dipandang sebagai tugas mulia di hadapan rakyat dan juga di mata Tuhannya. Karena itu pada akhirnya, perilaku kepemimpinannya juga akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.
ADVERTISEMENT
Sejalan pendapat beberapa ahli yang kemudian menjadi rumusan persyaratan harus melekat pada calon pemimpin yakni: 1) Memiliki kejujuran, 2) Amanah, 3) Kecerdasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak sehingga program kerja benar-benar terukur, dan 4) Memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Kemudian menurut pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pelayanan umum dan meningkatnya daya saing daerah. Ketiga tujuan tersebut diperlukan pemimpin yang berkualitas, yang mampu menggerakan seluruh elemen masyarakat untuk menggali semua potensi daerah, pemimpin daerah pengaruh besar terhadap kemajuan daerah, dan kesejahteraan rakyat dengan cita-cita dan semangat visioner, kerja keras, pengalaman, dan terutama antikorupsi menjadi kunci dalam memajukan daerah.
ADVERTISEMENT
Dari beberapa kajian atau literatur sebelumnya terdapat beberapa pendapat yang bisa dijadikan acuan untuk memilih calon pemimpin berkualitas dalam PILKADA serentak Jawa Barat 2020 di beberapa daerah adalah memilah dan memilih calon kepala daerah berdasarkan: Pertama; Visi dan misi serta program yang baik dari seorang calon kepala daerah adalah apabila logis dan realistis. Kedua; Amanah atau integritas calon, calon yang dipilih sebaiknya karena integritasnya atau karena orangnya sangat tepercaya, karena sangat tepercaya maka calon yang bersangkutan setidaknya dikenal tidak pernah berbohong kepada masyarakatnya. Jelaslah pilihan calon pemimpin daerah harus bersih, jujur, adil dan tidak tersangkut masalah-masalah hukum.
Ketiga; Track record, yaitu catatan panjang yang menerangkan tentang pengalaman hidup calon yang bersangkutan, apakah sebagai politisi, birokrat, pengusaha, dan lain sebagainya. Bagaimana catatannya selama melaksanakan profesi sebelumnya, apakah bagus, kurang bagus, atau justru tidak bagus. Keempat; Mengenal lebih dalam bukan hanya dari pamflet, spanduk, baliho terlebih pada saat bertemu langsung masa atau saat debat politik. Kelima; Komunikatif dan populis untuk masyarakatnya serta selalu mendengarkan keluh kesah ataupun kritik dan saran demi pembangunan daerah. dan Keenam; tidak ada pembelian suara dengan iming-iming money politik dalam bentuk uang langsung atau tidak langsung.
ADVERTISEMENT
Pilkada serentak Jawa Barat 2020 di beberapa daerah adalah momentum untuk menentukan masa depan daerah lebih baik, tentunya masa depan yang baik ditentukan sejauh mana warga Jawa Barat memanfaatkan momentum pilkada dengan cerdas, untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas guna dimanfaatkan untuk kepentingan warga Jawa Barat, dan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang berkualitas dalam pemilu kada langsung yang di depan mata menjadi salah satu komponen yang sangat terpenting adalah menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan cermat.
Senyatanya praktik demokrasi seharusnya syarat akan nilai Freedom, Autonomi, equality, representative, majority rule citizenship. Namun, dalam praktiknya pencapaian nilai-nilai di atas masih jauh dalam menuju demokrasi substansial. jika kenyataannya demokrasi hanya sebagai ritualitas saja dan demokrasi yang hanya sekadar prosedural semata. Maka akan sulit mewariskan cita-cita luhur kemerdekaan, padahal kenyataannya ada nilai-nilai yang diwariskan UUD 1945 padal 22E ayat (1) untuk demokrasi bangsa ini.
ADVERTISEMENT
Senyatanya demokrasi adalah pilar dan salah satu jalan membangun peradaban dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Membangun masa depan yang baik adalah tugas berbangsa dan bernegara maka landasan utamanya adalah demokrasi. Dengan tujuan utamanya adalah mengevaluasi rezim kekuasaan yang jauh dari ketercapaian cita-cita kemerdekaan. Alhasil, seharusnya gelaran demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak memberikan peluang yang lebih luas bagi setiap orang terutama mereka yang benar-benar berkualitas.
Oleh :
Asep Totoh - Dosen Ma'soem Univeristy, Kepala HRD Yayasan Pendidikan Bakti Nusantara 666