Menanyakan Kembali Efektivitas Pupuk Bersubsidi

Pengawasan stok pupuk bersubsidi. Foto: PT Pupuk Kalimantan Timur

Kebijakan pemerintah Indonesia memberikan pupuk bersubsidi pada petani kecil adalah bentuk keberpihakan negara. Subsidi pupuk rencana kebijakan negara untuk sedikit meringankan biaya produksi bagi petani.

Persoalan utama yang sedang dihadapi petani adalah kurangnya pasokan pupuk bersubsidi yang telah dijatah jumlahnya oleh pemerintah. Kebutuhan pupuk bagi petani dalam waktu lima tahun terakhir sampai di titik 22,57-26,18 juta ton senilai Rp 63-65 triliun, sedangkan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 8,87 juta-9,55 juta ton yang mana senilai dengan nilai anggaran yang hanya Rp 25-32 triliun.

Kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk ini, pasti telah melalui survei dan pendataan riil tidak semata-mata langsung menentukan persediaan pupuk para petani. Tapi faktanya jumlah subsidi pupuk tidak sesuai lapang yang dibutuhkan oleh petani.

Tentang pupuk bersubsidi ini telah diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003, tentang Penyusunan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Dalam Pasal 1 aturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi produksi dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan berdasarkan program pemerintah. Tapi nyatanya pupuk subsidi belum bisa mencakup seluruh kebutuhan petani karena ketidak meratanya kebutuhan pupuk.

Ilustrasi pupuk urea. Foto: Shutterstock

Kurangnya jatah subsidi pupuk membuat para petani lokal harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih tinggi dengan pupuk subsidi. Namun stok dari kios juga tidak menutup seluruh kebutuhan petani.

Ketersediaan pupuk melangka, petani mengeluh sulit memperoleh bahan input untuk tanaman mereka di kios-kios penyalur. Kios-kios penyalur pupuk hanya menyediakan 50 persen dari kebutuhan petani. Hingga terjadilah kelangkaan dan berebut pupuk dengan semboyannya “siapa cepat dia dapat”.

Kecurigaan masyarakat hingga isu-isu publik mulai bermunculan seiring ketidakefektifan pupuk bersubsidi ini. Pertanyan demi pertanyaan mulai bermunculan. Ke mana larinya pupuk subsidi ini? Apa maksud tersembunyi pemerintah mengadakan subsidi pupuk ini? Tapi apalah arti dari kecurigaan tanpa adanya pembuktian dari petani kecil yang mencari pupuk saja mereka kesusahan.

Keamanan dari pupuk subsidi perlu ditingkatkan. Kementerian Pertanian telah meminta dukungan semua pihak, khususnya aparat, untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi supaya tidak terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Selain itu, Indonesia melakukan sejumlah strategi untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi bisa optimal.

Penyaluran Subsidi Pupuk

Polres Nganjuk ungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi, dengan barang bukti lebih dari 100 ton, Kamis (20/1/2022). Foto: Polres Nganjuk

Untuk penyaluran pupuk bersubsidi diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Penyusunan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bidang Pertanian secara nasional dari Lini I sampai dengan Lini IV.

Selain itu juga diataur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 mengenai Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Distributor dan kios menjadi kunci keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi agar dapat sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Pupuk bersubsidi tidak seharusnya diperjualbelikan untuk para pengusaha. Harga di tingkat pengecer tidak boleh di atas harga eceran tertinggi, apalagi dibeli tanpa adanya hak subsidi. Isu publik mengenai pembelian pupuk subsidi yang tidak sesuai tersebut masih belum bisa dibuktikan tapi juga tidak bisa dipatahkan. Untuk meningkatkan keamanan akan hal ini diperlukan kebijakan-kebijakan dan solusi baru dalam mekanisme pemberian subsidi pupuk.

Melalui pendataan ulang kebutuhan seperti luasan dan jenis pupuk yang merata di setiap wilayah menjadi solusi dari pemilik lahan yang berluasan maksimal 2 hektare tapi terpecah jadi beberapa bagian yang Sebagian pecahan itu tadinya tak terhitung. Juga dengan perbedaan jenis tanaman yang memerlukan pupuk lebih. Dengan pendataan ulang ini diharapkan pemerintah lebih teliti dalam pemberian subsidi pupuk.

Namun, jika dengan pendataan saja tidak memberikan solusi untuk isu isu yang terjadi mengenai keamanan. Diperlukan pendataan melalui sebuah aplikasi sebagai penyalur subsidi pupuk bagi petani kecil sehingga data yang membeli pupuk subsidi dapat diketahui siapa saja yang mendapatkan pupuk subsidi.

Contoh dari aplikasinya seperti BBM subsidi di mana pengendara harus mendaftarkan kendaraannya dan data dari pemilik pengendara. Pengendara yang memiliki dan memenuhi syarat dipastikan akan mendapatkan BBM subsidi sama halnya dengan pupuk subsidi jika menggunakan aplikasi.

Petani akan mendaftar melalui aplikasi dengan melengkapi data dengan sesuai ketentuannya. Adanya aplikasi ini untuk meminimalisasi kecurangan pembelian melebihi batas pupuk subsidi dan tepatnya penerimaan pupuk subsidi.