Tumpang Tindih Regulasi : Membingungkan Aparatur Negara Apalagi Masyarakat

<a href="https://www.freepik.com/free-vector/illustration-people-avatar-business-teamwork-concept_3132854.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=6c0e9f94-cf74-4260-99eb-c7c328cc6c54">Image by rawpixel.com on Freepik</a>

Regulasi, Berita Terkini Regulasi, Berita Terbaru Regulasi, Berita Hari Ini Regulasi, Masyarakat, Berita Terkini Masyarakat, Berita Terbaru Masyarakat, Berita Hari Ini Masyarakat, ASN, Berita Terkini ASN, Berita Terbaru ASN, Berita Hari Ini ASN, ASN, Peraturan Pemerintah, Berita Terkini Peraturan Pemerintah, Berita Terbaru Peraturan Pemerintah, Berita Hari Ini Peraturan Pemerintah

Di era modern seperti sekarang regulasi seolah tak terbatas dan saling berbentur satu sama lain atau yang sering disebut tumpang tindih regulasi. Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh aparatur pemerintah dan masyarakat. Sebenarnya tujuan dari adanya regulasi sendiri adalah untuk untuk menciptakan tatanan yang tertib dan kondusif, namun dalam praktiknya tumpang tindih regulasi justru menghadirkan kebingungan dan menghambat kemajuan. Hal ini dikarenakan banyaknya regulasi yang dibuat dengan tujuan yang berbeda, namun tidak jarang justru saling bertentangan dan membingungkan dalam implementasinya.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya koordinasi antar lembaga pembuat regulasi, sehingga tidak jarang regulasi baru justru menabrak regulasi yang sudah ada sebelumnya. Salah satu akibat dari adanaya tumpang tindih regulasi adalah kebingungan bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dan juga bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya. Bagi aparatur negara sendiri, tumpang tindih regulasi menghadirkan dilema dalam menjalankan tugas. Pertanyaan seperti "Aturan mana yang berlaku?" atau "Apakah ada pertentangan antar regulasi?" hal ini kerap muncul dalam benak mereka, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran dalam mengambil keputusan. Hal ini tak hanya menghambat kinerja mereka, tapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan regulasi yang digunakan. Contoh lain dari tumpang tindih regulasi ini adalah dalam bidang lingkungan hidup. Banyaknya regulasi tentang lingkungan hidup yang dibuat dengan tujuan yang berbeda, seringkali membuat aparatur pemerintah bingung dalam menerapkannya. Hal ini tentunya dapat berakibat pada inkonsistensi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

Selain itu, , tumpang tindih regulasi juga memberikan dampak serupa di masyarakat. Masayarakat sering kali berurusan dengan bergabagai peraturan dan sulit untuk dipahami. Salah satu bentuk nyata nya adalah dalam bidang perizinan usaha. Banyaknya jenis usaha yang membutuhkan izin dan banyaknya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin, seringkali membuat pengusaha bingung dan harus bolak-balik ke berbagai instansi. Bayangkan seorang pengusaha yang ingin membuka usaha baru. Ia harus menembus macam-macam regulasi yang saling tumpang tindih, diiringi pertanyaan: aturan mana yang berlaku? Apakah ada pertentangan antar regulasi? Ketidakpastian ini tak hanya membingungkan, tapi juga menguras waktu, tenaga, dan biaya.

Tumpang tindih regulasi tidak hanya membingungkan aparatur pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pengusaha akan enggan untuk berinvestasi jika regulasi yang ada tidak jelas dan saling bertentangan. Dalam proses perekonomian, regulasi yang jelas memiliki peran yang teramat penting agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang baik mengingat ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperjelas dan diperkuat agar para investor yang ingin melakukan investasi dengan berbagai pihak terutama para pelaku usaha yang dinaungi oleh negara merasa aman.

Negara sendiri sebenarnya telah terus berupaya dalam menangani tumpang tindih regulasi yang ada dengan berbagai cara yang telah dilakukan. Namun dalam hal ini lembaga yang berperan masih kurang memaksimalkan fungsinya sebagai pengawas regulasi yaitu badan pembinaan hukum nasional (BPHN) dan Dirjen Perundang-Undangan. Pemaksimalan fungsi badan ini sangat berguna untuk mengurai dan menyeleksi regulasi yang akan berlaku di pusat maupun daerah sehingga peraturan tidak saling berbentur satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya untuk mengurangi tumpang tindih regulasi yang ada dengan pemaksimalan lembaga yang ada dengan berkolaborasi antara lembaga pusat dan daerah dalam penyusunan regulasi guna tercapainya harmonisasi regulasi. Dengan mengurangi tumpang tindih regulasi, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap aturan yang berlaku. Harmonisasi atau kejelasan regulasi ini penting untuk dilakukan agar pertumbuhan ekonomi negara semakin maju dimana para investor tertarik untuk melakukan kerjasama dengan negara sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Penguatan regulasi juga perlu terus di upayakan untuk menguatkan regulasi mana yang berlaku, dengan demikian aparatur negara dan masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap peraturam yang berlaku.