Timses soal Korupsi: Pak Jokowi Enggak Bisa Kendalikan Kepala Daerah

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Ace Hasan Syadzily (kanan) bersama Koordinator Media Posko Cemara memberikan keterangan pers merespon isu aktual, Rabu (12/12). (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menunjukkan sekitar 52 persen masyarakat menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menanggapi hasil survei tersebut dengan pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab atas kasus korupsi. Ace mengatakan, masalah pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Jokowi, tetapi juga lembaga pemerintah terkait.

"Korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintahan Jokowi, tetapi juga tanggung jawab DPR, tanggung jawab kepala daerah, partai-partai politik, untuk sama sama bagaimana kita membangun supaya pemerintahan ini bersih," kata Ace di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Terlebih, penilaian masyarakat bisa dikarenakan banyaknya kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi selama masa pemerintahan Jokowi.

"Memang lebih banyak (yang tertangkap saat pemerintahan) Pak Jokowi. Tetapi apakah kita bisa mengendalikan kepala daerah, apakah Pak Jokowi bisa mengendalikan, mohon maaf, anggota DPR. Enggak bisa," ucap Ace.

Politikus Golkar ini menjelaskan beberapa sikap Jokowi yang dinilainya sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia kemudian mencontohkan polemik antara DPR dan KPK terkait pembahasan revisi UU Pemberantasan Korupsi.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di acara Hakordia 2018. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Ace menuturkan, saat itu Jokowi justru berada di belakang KPK dengan tidak melakukan perubahan terhadap revisi UU Pemberantasan Korupsi. Selain itu, dalam Nawa Cita poin kedua, Jokowi untuk periode keduanya akan tetap memperkuat posisi KPK.

"Ini masyarakat saya kira harus tahu bahwa Pak Jokowi memilik konsep yang jelas soal memperkuat posisi, setidaknya Pak Jokowi tidak akan membubarkan KPK," ungkap dia.

Selain itu, Ace menerangkan upaya pemerintahan Jokowi lainnya dalam memberantas korupsi, yang ditunjukkan melalui konsep APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Ia lalu menyinggung terobosan Jokowi dengan membuat tim siber pungli.

"Cyber pungli yang dibuat Pak Jokowi, menurut saya adalah salah satu di antara konsep tentang bagaimana kita menghentikan korupsi supaya jangan sampai merajalela sampai ke bawah," tutupnya.