Sandi Luncurkan Buku Panduan Rumah DP Rp 0 untuk Warga

Sandi usai pertemuan dengan Menteri PUPR. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Keberadaan Rumah DP Rp 0 terus dinanti warga Jakarta. Tapi, banyak warga yang belum mengerti betul syarat yang harus dipenuhi oleh warga agar bisa mendapat Rumah DP Rp 0.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan buku saku atau PocketBook sebagai panduan bagi masyarakat. Buku berisi 14 halaman ini menjelaskan secara lengkap program Rumah DP Rp 0 itu.

“Kita luncurkan pocketbook, Rumah dengan DP Rp 0 ini agar warga masyarakat dan media dalam bentuk elektronik bisa mengerti koridor-koridor Rumah DP Rp 0,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (9/4).

Suasana ground breaking Klapa Village Hunian (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

Sandi memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan memaksimalkan lahan-lahan yang dimiliki pemerintah untuk penyediaan rumah DP Rp 0. Sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan akses hunian.

“Kita harapkan apa yang disampaikan warga mengenai optimalisasi daripada lahan-lahan yang diolah pemprov maupun swasta bisa menghadirkan solusi rumah dengan harga terjangkau,” imbuh Sandi.

Sandi menyebut animo masyarakat sial keberadaan Rumah DP Rp 0 ini sangat tinggi. Warga yang sudah mendaftar melebihi unit hunian yang tersedia.

“Yang kemarin buka pendaftaran ini di Klapa Village, yang sudah melewati angka 1.000 dari total lebih 100 sampai 150 unit yang ditawarkan Rumah DP 0 Rupiah. Jadi kita ingin mengantisipasi kebutuhan perumahan warga dengan harga terjangkau ini bisa terealisasi tahun ini,” pungkasnya.

Keinginan warga DKI Jakarta untuk segera memiliki hunian murah dan layak akan terwujud dalam waktu dekat. Hunian dengan konsep DP 0 rupiah akan hadir pada pertengahan 2019 yang ditujukan bagi warga berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pendaftaran rumah DP 0 rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, baru dimulai pada April 2018. Pendaftarannya nanti akan diumumkan setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk.