news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Migrant Care Pertanyakan Jumlah Pemilih Luar Negeri yang Hanya 2 Juta

7 Oktober 2018 18:36 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE Anis Hidayah (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE Anis Hidayah (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)
ADVERTISEMENT
KPU telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri sebesar 2.049.791 orang. Akan tetapi, angka tersebut dipersoalkan oleh lembaga swadaya yang fokus pada membela hak-hak buruh migran yakni Migrant Care.
ADVERTISEMENT
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, jumlah DPT luar negeri yang jumlahnya sekitar 2 juta orang terlalu kecil. Sebab menurut Migrant Care, jumlah buruh migran yang berada di luar negeri mencapai 9 juta orang.
“Survei Bank Dunia 2019, bahkan dipresentasikan oleh kami, oleh Kemnaker, diperkirakan buruh migran kita ada 9 juta. Artinya apa? Kalau ada perkiraan yang terdaftar itu sudah 2 juta, itu berarti ada persoalan data,” ujar Anis dalam diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).
Menurut Anis, jumlah pemilih di luar negeri sejumlah 2 juta itu hanya merepresentasikan buruh migran di Malaysia. Persoalan data buruh migran itu, kata Anis, juga terlihat dari jumlah pemilih di Arab Saudi yang berdasarkan data KPU hanya 19 ribu orang. Padahal menurutnya, perkiraan pekerja migran di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang.
ADVERTISEMENT
"Kita punya masalah database buruh migran yang terkait tata kelola. Sehingga kami meyakini ada sekitar 5 jutaan yang belum terdaftar," ucapnya.
Diskusi menjaga suara buruh migran Indonesia pada pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Diskusi menjaga suara buruh migran Indonesia pada pemilu 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)
Anis mengapresiasi upaya KPU bersama pemerintah yang sudah semaksimal mungkin melakukan pendataan pemilih di luar negeri. Namun, lanjut Anis, KPU dan pemerintah tidak bisa berdiam diri terkait data jumlah pemilih yang hanya 2 juta orang tersebut.
Sebab menurutnya, angka 2 juta pemilih itu merupakan hitung-hitungan dari mereka yang pergi ke luar negeri dengan melaporkan diri ke kedutaan.
"Itu mereka yang terdaftar di KBRI. Sementara mereka yang tidak terdaftar jaug melampaui mereka yang tidak terdaftar," ucapnya.
Ia pun meminta pemerintah dan KPU untuk memperbaiki data pemilih di luar negeri tersebut. Sebab jika tidak, akan ada jutaan orang yang kehilangan hak suaranya.
ADVERTISEMENT
"Kalau ditanya Migrant Care mana datanya? ya mari sama-sama kita lakukan," kata Anis.
Wajid Fauzi, Kordinator Pokja Pemilihan Luar Negeri (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wajid Fauzi, Kordinator Pokja Pemilihan Luar Negeri (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)
Di tempat yang sama, Koordinator Pokja Pemilihan Luar Negeri Wajid Fauzi mengatakan pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) untuk merampungkan data pemilih. Ia mengaku masih memiliki waktu hingga 15 Oktober untuk memperbaiki data tersebut.
“Hingga detik ini masih dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya dengan rekan Migrant Care memiliki data lain. Pada prinsipnya PPLN siap memperbaiki,” kata Wajid.
Wajid mengakui bahwa kesulitan terbesar dalam pendataan pemilih yakni karena ada banyaknya WNI yang tak melapor ke KBRI saat ke luar negeri. Begitu pula bagi WNI yang kembali ke Indonesia.
“Kesulitan kita adalah kalau ada saudara kita ke luar negeri dan tidak melapor ke kedutaan. Lalu yang kedua kembali ke tanah air juga tidak melaporkan,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT