Menaker Akan Tindak Tegas TKA yang Jadi Buruh Kasar di Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengakui ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berstatus ilegal dan bekerja sebagai buruh kasar di Indonesia. Hanif mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

"Pemerintah terus mengambil tindakan-tindakan tegas terkait kasus-kasus pelanggaran yang ada," kata Hanif usai acara di Festival Keselamatan Kesehatan Kerja di Gedung Kerta Niaga Kota Tua, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4).

Hanif menyatakan salah satu upaya yang akan dilakukan yakni optimasilasi Satgas Pengawasan Orang Asing (PORA). Satgas ini dibentuk dari berbagai unsur instansi seperti Kepolisian, Imigrasi, Kemenaker dan Pemda di setiap daerah.

"Kalau ada masyarakat menemukan indikasi kejanggalan adanya TKA, saya minta tolong itu dilaporkan saja ke pemerintah. Misal ke Disnaker, polisi atau imigrasi setempat," tegasnya.

Hanif menggaris bawahi bahwa Perpres itu tidak bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa Pepres itu tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang salah satu di dalamnya mengatur tentang tidak bolehnya TKA bekerja sebagai buruh kasar.di Indonesia.

Hanif menilai, Perpres itu tidak bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa Pepres itu tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang salah satu di dalamnya mengatur tentang tidak bolehnya TKA bekerja sebagai buruh kasar.

"Tolong jangan digeneralisasi, tolong jangan dibesar-besarkan. Kalau kasus ya perlakukan seperti kasus," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, TKA Chna memang menjadi mayoritas pekerja di Indonesia. Dari data yang dia ketahui sejak 2007 sampai 2017, TKA China di Indonesia ada 24 ribu orang.

"Data yang saya pegang dari 2007-2017, itu dari 2007 yang namanya China itu sudah mayoritas. Jadi bukan hanya sekarang," tuturnya.