news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Kuasa Hukum Jamin Proyek Meikarta Tetap Lanjut, Konsumen Jangan Risau

22 Oktober 2018 18:29 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Denny Indrayana (Foto: Facebook Denny Indrayana)
zoom-in-whitePerbesar
Denny Indrayana (Foto: Facebook Denny Indrayana)
ADVERTISEMENT
Sengkarut masalah perizinan pembangunan kawasan superblock Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, membuat nasib konsumen terombang-ambing. Apalagi, Bos Lippo Group, Billy Sindoro, ditetapkan tersangka dan ditahan KPK lantaran menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, untuk melicinkan perizinan lahan Meikarta.
ADVERTISEMENT
Lippo Group adalah induk perusahaan penggarap hunian Meikarta. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak perusahaan PT Lippo Cikarang, Tbk.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan menyarankan agar calon konsumen menunda rencana pembelian Meikarta. Pasalnya, sejak proyek ini dimulai, YLKI telah menerima 11 pengaduan terkait pengembalian uang atau refund. Terlebih, dari 774 hektare lahan yang diajukan, pemerintah baru mengizinkan sekitar 84,6 hektare.
Kendati demikian, Kuasa Hukum PT MSU yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY), Denny Indrayana, memastikan proyek Meikarta tetap berjalan.
"Insyaallah tetap lanjut. Optimis bisa kita selesaikan. Proses korupsinya kita serahkan kepercayaan penuh kepada KPK. Soal pembangunan akan tetap diselesaikan sesuai aturan yang berlaku," ujar Denny kepada kumparan, Senin (22/10).
ADVERTISEMENT
Suap perizinan itu terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 Oktober lalu. Billy Sindoro diduga menyuap sejumlah pihak di Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk Neneng Hassanah, agar bisa memuluskan pembangunan fase pertama.
Namun, dari total fee Rp 13 miliar, Lippo Group diduga baru merealisasikan Rp 7 miliar. Suap dibagikan ke sejumlah kepala dinas, seperti Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, hingga Dinas Penanaman Modal.
Dugaan sementara, pengembang Meikarta sedang mengurus sejumlah perizinan di Pemkab Bekasi. Termasuk rekomendasi penanggulangan kebakaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), banjir, tempat sampah, hingga lahan pemakaman. Penyidik juga menduga suap diberikan terkait pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).
Bupati Bekasi Neneng Nurhasanah Yasin resmi ditahan KPK.  (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Bekasi Neneng Nurhasanah Yasin resmi ditahan KPK. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
KPK pun telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Sejumlah lokasi digeledah, termasuk rumah bupati, kantor Lippo Group, hingga rumah CEO Lippo Group, James Riady, yang tak luput dari sasaran KPK.
ADVERTISEMENT
Pada kesempatan terpisah, Denny mengaku kliennya merupakan perusahaan yang berkomitmen menolak praktik korupsi. Namun, Denny memastikan pihaknya akan ikut menginvestigasi internal secara independen dan objektif.
"Dalam hal ini, memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, maka PT MSU tidak akan mentolerir, dan kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku," tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/10).
Beberapa waktu lalu, Denny juga mengklaim kelanjutan pembangunan Meikarta sejalan dengan pernyataan KPK. Namun, KPK membantah hal tersebut dan keberatan dengan pernyataan mantan Wakil Kementerian Hukum dan HAM itu.
Billy Sindoro ditahan KPK (Foto: Dhemas Reviyanto/Antara)
zoom-in-whitePerbesar
Billy Sindoro ditahan KPK (Foto: Dhemas Reviyanto/Antara)
"Kami keberatan dengan poin di siaran pers tersebut yang seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.
ADVERTISEMENT
"KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan," sambungnya.
Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah angkat bicara mengenai kasus ini. Dia berjanji pihaknya akan mengkaji skandal dugaan suap proyek Meikarta.
Emil --sapaan Ridwan-- memastikan, saat Ahmad Heryawan (Aher) menjabat Gubernur Jawa Barat, dari 143 hektare lahan yang diajukan Pemkab, hanya 85 hektare yang baru disetujui Pemprov, dan tidak ada masalah perizinan untuk area seluas itu.
"Sementara itu sebagai gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang. Hatur nuhun," kata Emil dalam akun instagramnya.
Adapun kesembilan tersangka suap Meikarta, yakni:
Sebagai pihak diduga pemberi suap:
ADVERTISEMENT
1. Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group
2. Taryudi selaku konsultan Lippo Group
3. Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group
4. Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group
Sebagai pihak diduga penerima suap:
1. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi Jamaludin
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bekasi Dewi Trisnawati
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.