Hasto: Fadli Zon Sulit Ganggu Jokowi Usai Rebut 51% Saham Freeport

22 Desember 2018 20:28 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Muhammad Lutfan D/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Muhammad Lutfan D/kumparan)
ADVERTISEMENT
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto mengatakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon akan semakin sulit merusak konsolidasi Koalisi Indonesia Kerja (KIKI). Hal itu diungkapkan Hasto karena pemerintah di kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
ADVERTISEMENT
Menurut Hasto, dengan dikuasainya saham Freeport sebesar 51 persen oleh pemerintah, akan menambah kekuatan konsolidasi koalisinya. Hasto menganalogikan, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf menjadi 62 persen dan akan semakin kuat pascafreeport dikuasiai pemerintah.
“Kalau kekuatan sekarang saja 62 persen dengan dukungan yang makin positif, terlebih juga terkait dengan Freeport. Bagaimana Pak Jokowi membangun kedaulatan ekonomi kita, kita makin kuat, sehingga ke depan Pak Fadli Zon akan sulit mengganggu konsolidasi pemerintahan Pak Jokowi,” kata Hasto di Markas TKN Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu (22/12).
Menurut Hasto, divestasi saham Freeport sebesar 51 persen menjadi langkah positif bagi pemerintahan Jokowi untuk membangun kedaulatan ekonomi Indonesia. Harusnya, menurut Hasto, kubu Prabowo-Sandi bisa berpikir positif dan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah mengambil saham mayoritas Freeport.
ADVERTISEMENT
“Sebenarnya kalau mereka berpikir positif juga memberikan apresiasi malah akan mendapatkan poin daripada mengkritik terhadap hal-hal yang memang menjadi amanat dari konstitusi itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi,” tegas Hasto.
Hasto enggan menanggapi pendapat berbagai pihak jika divestasi saham Freeport sebesar 51 persen ini hanya sebatas kepentingan politik jelang pilpres.
“Ya, apakah ada kepentingan politik, ada apa kepentingan politik dengan mengambil Freeport adalah menjaga kedaulatan ekonomi kita menjaga keadilan di bidang ekonomi, sehingga memberikan ruang porsi bagi pemerintah Papua untuk berpartisipasi di situ,” tutupnya.