news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

WIKA Siapkan Rp 40 Triliun untuk Garap Infrastruktur di Ibu Kota Baru

28 Agustus 2019 13:52 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Desain ibu kota baru Indonesia. Foto: Dok. Kementerian PUPR
zoom-in-whitePerbesar
Desain ibu kota baru Indonesia. Foto: Dok. Kementerian PUPR
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru Indonesia. Secara khusus, lokasinya berada di 2 kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jokowi pun mengajak keterlibatan swasta dan BUMN membangun infrastruktur jalan, gedung perkantoran, transportasi, hingga hunian karena APBN tak sanggup membiayai seluruh pembangunan di ibu kota baru. Total kebutuhan dana mencapai Rp 466 triliun.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Tumiyana mengaku, siap untuk menggarap infrastruktur di ibu kota baru. Menurut dia, kapasitas keuangan WIKA cukup kuat untuk menopang rencana itu.
"Saat ini kemampuan capex (capital expenditure/belanja modal) kita mencapai Rp 20 triliun dan akan terus meningkat setiap tahunnya," bebernya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (28/8).
Direktur Utama Wijaya Karya, Tumiyana di Kementerian BUMN. Foto: Resya Firmansyah/kumparan
Dia menyebut, nilai belanja modal yang disiapkan WIKA untuk membangun ibu kota baru‎ di Kalimantan bisa meningkat 2 kali lipat, yakni Rp 40 triliun menyesuaikan kebutuhan. Hal itu tercermin dari Debt to Equity Ratio (DER).
"Subject to market kalau kita lihat masih mungkin (capex naik 2 kali lipat). Kapasitas kita room-nya masih lebar, tepatnya 2,4 kali DER," jelas Tumiyana.
ADVERTISEMENT
Adapun DER merupakan rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Nantinya untuk memperoleh‎ utang dalam rangka menambah modal, WIKA akan mengutamakan aspek kehati-hatian.
"Kalau saya lompat jadi 2 kan ada yang harus kita jagain. Saya bisa melakukan divestasi enggak kemudian kepada korporasi yang bisa fit in dengan rate yang murah," katanya.
Dia menambahkan dalam membangun infrastruktur ibu kota ‎nantinya, salah satu skema yang dipakai adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tumiyanan memandang ibu kota baru memiliki banyak potensi pembangunan.