Utang Pemerintah Pusat Hingga Juni 2018 Capai Rp 4.227 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Total utang pemerintah pusat hingga akhir Juni 2018 mencapai Rp 4.227,78 triliun, angka itu meningkat 1,4% dibandingkan posisi Mei 2018 yang mencapai Rp 4.169,09 triliun. Utang selama semester I 2018 itu tumbuh 14,06% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, utang tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 779,81 triliun atau tumbuh 8,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,33 triliun atau tumbuh 2,82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia per akhir Juni 2018 yang sebesar Rp 14.193,5 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat tersebut mencapai 29,79% terhadap PDB.

Selain itu, utang tersebut juga berasal dari surat berharga negara (SBN) yang sebesar Rp 3.442,64 triliun atau tumbuh 15,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun SBN tersebut masih didominasi oleh denominasi rupiah, yakni sebesar Rp 2.419,67 triliun, tumbuh 10,62% atau 57,27% dari total SBN. Sementara SBN yang berdenominasi valas mencapai Rp 1.022,97 atau tumbuh 29,15% .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mempunyai tujuan dan berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia melalui penerbitan SBN serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Dia pun menegaskan, pemerintah akan tetap berhati-hati dan bertanggung jawab mengelola utang.

"Kami berhati-hati, bertanggung jawab, hati-hati enggak berarti kami banting stir, kami jaga ekonomi tetap stabil dari gejolak ini. Jaga utang hati-hati itu artinya kami jaga tambahan utang dengan stabilitas fungsi ekonomi," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).

Pembiayaan Utang Terendah

Hingga akhir Juni 2018, pembiayaan utang mencapai Rp 176 triliun atau 44,09% dari target APBN 2018 sebesar Rp 399,22 triliun. Realisasi tersebut menurun 15,28% dibandingkan realisasi tahun lalu.

Adapun pembiayaan dari SBN mencapai Rp 192,6 triliun atau tumbuh 46,46% dari target yang sebesar Rp 414,52 triliun, menurun 16,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu juga berasal dari pinjaman (neto) sebesar negatif Rp 16,58 triliun atau 108,47% dari target.

Pembiayaan utang yang negatif tersebut mengartikan utang tak lagi digunakan untuk membayar utang, namun untuk kegiatan produktif.

Ilustrasi uang dolar (Foto: ANTARA FOTO/ Sigid Kurniawan)

Hal ini juga tercermin dari keseimbangan primer yang tercatat positif Rp 10,045 triliun atau 0,01% terhadap PDB hingga akhir Juni 2018. Artinya, pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang dari pendapatan negara selama semester 1 2018.

Pinjaman dalam negeri (neto) yang terealisasi hingga semester I 2018 sebesar negatif Rp 513 miliar, yang seluruhnya merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri belum dilakukan hingga akhir semester I 2018.

Target pinjaman luar negeri (neto) pada APBN 2018 sebesar negatif Rp 18,44 triliun dan terealisasi hingga akhir Juni 2018 sebesar negatif Rp 16,08 triliun. Pada bulan Juni lalu, telah ditarik pinjaman luar negeri sebesar Rp 19,54 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp 51,35 triliun. Adapun pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terealisasi sebesar Rp 35,63 triliun dari target sebesar Rp 69,79 triliun.

"Pembiayaan utang terendah dalam empat tahun terakhir ini. SBN 2014 itu 65% growth, 2015 42%, 2016 45%, 2017 -23%, tahun ini -16,9%, kontraksi dua tahun berturut-turut. Waktu saya kembali 2016, kami lakukan controlling, lakukan sangat hati-hati," jelasnya.