Jawaban Perusahaan Sukanto Tanoto soal Laporan Paradise Papers

10 November 2017 18:01 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
April Group (Foto: http://www.aprilasia.com)
zoom-in-whitePerbesar
April Group (Foto: http://www.aprilasia.com)
ADVERTISEMENT
Laporan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) soal perusahaan cangkang milik pengusaha Sukanto Tanoto dalam daftar di dokumen Paradise Papers dibantah perusahaan.
ADVERTISEMENT
Direktur Corporate Affairs Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) Group Agung Laksamana mengatakan perusahaan menolak seluruh laporan dalam artikel berjudul "Leaked Records Reveal Offshore’s Role In Forest Destruction" yang diunggah icij.org. Laporan itu menyatakan pengaturan keuangan perusahaan, masalah deforestasi, dan kebakaran hutan.
Menurut dia, perusahaan terus berupaya melakukan perlindungan dan restorasi lahan gambut dengan investasi senilai 100 juta dolar AS. Agung menyebut jika APRIL sudah mematuhi semua undang-undang dan peraturan domestik serta internasional dalam masalah keuangan.
"APRIL juga memenuhi semua kewajiban pajak di yurisdiksi tempat beroperasi. Sebagai perusahaan swasta, APRIL tidak berkomentar secara terbuka mengenai rincian pengaturan pembiayaannya," kata Agung melalui pernyataan resmi yang diterima kumparan (kumparan.com), Jumat (10/11).
ADVERTISEMENT
Artikel "Leaked Records Reveal Offshore’s Role In Forest Destruction" mengungkap APRIL, anak usaha Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto memiliki perusahaan cangkang di negara surga pajak.
Dalam laporan tersebut, APRIL disebut mendirikan beberapa perusahaan cangkang melalui perusahaan firma hukum Appleby. Diungkap bagaimana firma hukum yang berbasis di Bermuda, Appleby, dan bank-bank seperti Credit Suisse dan ABN Amro terus membantu APRIL merancang operasinya.
Catatan internal dari Appleby menggarisbawahi keprihatinan para pakar, kelompok advokasi dan pejabat pemerintah bahwa sistem keuangan offshore berkontribusi pada perluasan perusahaan yang diduga terlibat penggundulan hutan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global.
Analisis ICIJ atas dokumen tersebut menemukan bahwa APRIL adalah satu dari selusin perusahaan hasil hutan berbasis Asia yang telah menggunakan layanan Appleby, yang menyebut dirinya "salah satu penyedia layanan offshore terbesar di dunia."
ADVERTISEMENT
Dalam laporan ICIJ, APRIL pertama kali mendirikan dua perusahaan pada 1994 di Bermuda. Perusahaan tersebut menggunakan Appleby untuk pengurusan administrasi dan layanan hukum. Setahun kemudian, APRIL tercatat di New York Stock Exchange.
Sebelumnya pada 2013 dalam dokumen rahasia "Offshore Leaks", ICIJ juga menemukan perusahaan yang berbasis di Singapura bernama Portcullis TrustNet membantu RGE mendirikan perusahaan di British Virgin Islands dan dua perusahaan di Kepulauan Cook.
Dokumen ICIJ soal APRIL Group (Foto: Dok. ICIJ)
zoom-in-whitePerbesar
Dokumen ICIJ soal APRIL Group (Foto: Dok. ICIJ)
Selain itu, dokumen Appleby menunjukkan bahwa April juga memiliki anak usaha di Dubai, Seychelles, dan negara surga pajak lainnya. Perusahaan-perusahaan ini tidak tercatat di situs April.
Sementara itu Deputy Head External Affairs RGE Pte Ltd, Felicia Tang, mengatakan masalah perusahaan cangkang milik Sukanto Tanoto dan pembabatan hutan dalam laporan tersebut tidak benar.
ADVERTISEMENT
Dia mengakui jika Appleby, yang menjadi sumber kebocoran informasi Paradise Papers, adalah penyedia layanan sekretaris perusahaan untuk APRIL dari tahun 2005 sampai 2015.
"Kreditur kami telah mempertahankan Appleby untuk memberikan pendapat hukum kepada mereka atas pinjaman yang diambil oleh berbagai perusahaan grup RGE," katanya.
Felicia mengatakan, RGE memberikan saran strategis dan layanan proses bisnis yang komprehensif kepada sekelompok perusahaan (atau 'kelompok bisnis') yang mencakup APRIL dan Asian Agri. Layanan korporat ini meliputi perencanaan strategis, SDM, pengadaan dan corporate finance.
"Kelompok perusahaan kami melakukan bisnis di berbagai yurisdiksi secara global dan kami memiliki perusahaan induk lepas pantai untuk membantu perdagangan internasional dan memfasilitasi kemudahan dalam melakukan bisnis secara efisien," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, struktur dan kepemilikan perusahaan offshore semua tergabung dengan benar dan legal. Namun, dengan beralasan sebagai perusahaan swasta, dia tidak mau merinci laporan kinerja keuangan secara terbuka.
"Kerangka kerja tata kelola perusahaan kuat. Audit internal dan eksternal RGE dan kelompok perusahaan kami dilakukan secara rutin," ujarnya.