Istana Jawab Kritik Prabowo: Tugas BUMN Melayani, Bukan Kejar Laba

Staff Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam pidato kebangsaan di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1) kemarin menyampaikan kritik soal kinerja keuangan BUMN yang dinilainya memprihatinkan.

Prabowo menyebut utang PLN dan Krakatau Steel mengerikan. Garuda Indonesia dan Pertamina, kata Prabowo, bisa dibilang sudah bangkrut.

Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, tugas utama BUMN adalah menjalankan pelayanan publik. BUMN tidak semata-mata mengejar laba.

"Perlu dipahami, mandat utama BUMN adalah pelayanan publik, bukan semata mendorong laba. Yang harus diperhatikan dalam adalah bagaimana peranan BUMN yang semakin meningkat," kata Erani kepada kumparan, Selasa (15/1).

Ia menyontohkan, Pertamina berupaya mewujudkan keadilan bagi rakyat kecil di daerah terpencil lewat program BBM Satu Harga. Kini rakyat di daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di kota-kota besar, yakni Premium Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Sebelumnya harga BBM di daerah-daerah itu sangat mahal, misalnya di Papua bisa mencapai Rp 100 ribu per liter.

Program ini memang membuat Pertamina rugi akibat mahalnya biaya pengiriman BBM ke daerah-daerah terpencil. Tapi tetap dijalankan demi melayani masyarakat.

"Lewat Pertamina keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Pemerintah menjamin tercapainya “BBM Satu Harga” di seluruh Indonesia. Pertamina terus melanjutkan program tersebut ke 124 titik wilayah 3T di Indonesia. Selain itu, pada 2018 Pertamina telah mengambil alih kelola Blok Mahakam, Blok Rokan, dan blok terminasi lainnya yang sebelumnya dikelola oleh asing," ujarnya.

Demikian juga dengan PLN. Bila BUMN kelistrikan itu hanya mengejar laba, listrik tak akan tersambung sampai daerah-daerah terpencil.

"PLN telah mampu meningkatkan rasio elektrifikasi hingga mencapai 98,3 persen sampai akhir 2018. Jadi, hajat publik yang menjadi mandat konstitusi dikerjakan dengan baik oleh BUMN," tegas Erani.

Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) saat berada di JCC dalam acara pidato kebangsaan Prabowo, Senayan, Jakarta, pada Senin (14/1). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan )

Meski demikian, Erani mengklaim bahwa pemerintah tetap menjaga keuangan BUMN supaya tetap sehat. Menurut Erani, PLN sebenarnya masih sehat, hanya saja pergerakan nilai tukar membuat laporan keuangan PLN pada 2018 menjadi merah.

"Kondisi PLN menurut data sepanjang Januari-Juni 2018 pendapatan usaha naik 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp1,83 triliun. Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp 11,57 triliun," tuturnya.

Soal maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Erani mengatakan bahwa secara umum performa keuangannya menunjukkan perbaikan. "Laporan Keuangan yang dirilis menunjukkan sepanjang Januari-September 2018 pendapatan usaha naik 3,5 persen (yoy) menjadi USD 3,21 miliar. Tekanan terhadap keuangan Garuda Indonesia terutama karena selisih nilai tukar mencapai USD 52,32 juta, yang naik dari USD 16,03 juta pada periode Januari-September 2017," katanya.

"Garuda Indonesia memroyeksi laba perusahaan (di luar pajak) mencapai Rp 1 triliun. Garuda Indonesia Group juga mengelola Sriwijaya Air melalui kerja sama operasional (KSO) bersama Sriwijaya Air Group. Hal ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia tetap menjadi yang terbaik dan terpercaya. Berbagai penghargaan di level nasional dan internasional pun diperoleh Garuda Indonesia," Erani melanjutkan.

Menurut datanya, sepanjang 2018 kinerja BUMN kian membaik. Aset BUMN melonjak dari Rp 4.577 triliun menjadi Rp 7.817 triliun pada 2018. Laba BUMN melonjak dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun pada 2018. Pajak dan deviden BUMN naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.