DBS Siapkan Rp 2 T untuk Kembangkan digibank di Indonesia dan India

Bank DBS Indonesia memperkenalkan program digibank (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan dana sebesar Rp 2,02 triliun untuk mengembangkan pelayanan digibank. Akan tetapi, dana tersebut untuk mengembangkan layanan digibank di dua negara yaitu Indonesia dan India.

Menurut Head of Digital Banking Bank DBS Indonesia, Leonardo Koesmanto, Indonesia dan India memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan layanan digital. Apalagi pengguna internet dalam negeri saat ini tumbuh dengan pesat.

"Invetasi karena head quarter kami di Singapura. Di India launch 2016, dan total SGD 200 juta untuk secara region untuk periode 3-5 tahun," kata Leo saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (24/1).

Untuk di Indonesia, perusahaan menargetkan bisa menggaet 3,5 juta nasabah dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk menarik banyak nasabah perusahaan juga telah bekerja sama dengan 21 kedai kopi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Surabaya.

Leo mengatakan perusahaan saat ini akan fokus mengembangkan layanan digibank. Akan tetapi, perusahaan tak menutup kemungkinan mengembangkan layanan selain digital.

"Kami merencanakan itu, tapi saat ini kami konsentrasi di layanan yang ada dulu karena kita (digibank) umurnya baru 4 bulan. Akan ada (rencana) tapi kita masih liat perkembangannya dulu," ujarnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, DBS Indonesia juga akan telah menggandeng beberapa perusahaan financial technology (fintech). Saat ini sudah ada 3 perusahaan fintech yang akan mengembangkan layanan digibank by DBS.

"Semua teman di industri tahu bahwa ini yang akan terjadi adalah sinergi yang baik yang akan menguntungkan nasabah. Karena layanan makin efisien cepat dan aman. Kami akan dorong experience, keamanan nasabah, dan inovasi yang baru," katanya.

Adapun tiga fintech yang telah bersinergi dengan DBS yaitu Kasisto, E2B, dan SoftToken. Tak hanya dengan fintech, Leo menuturkan, perusahaan juga telah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan rekam data para nasabahnya.